Jakarta — Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Bank Dunia menggelar rapat koordinasi di Menara Bidakara 1, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026). Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi penyerapan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2026 sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk mempercepat modernisasi sistem kependudukan digital Indonesia.
Pendanaan PHLN dari Bank Dunia yang berlangsung hingga Desember 2027 dirancang untuk memperkuat fondasi layanan kependudukan. Fokusnya bukan hanya pada modernisasi infrastruktur data sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi, serta untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem, tetapi juga memperluas jangkauan layanan KTP-el hingga ke daerah terpencil, terutama di 12 provinsi prioritas.
Selain itu, mendorong transformasi dari KTP-el fisik ke digital, termasuk integrasi dengan sektor perbankan serta mendukung penguatan program pemerintahan digital (Digital Government) dan Digital Public Infratructure (DPI) berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta memastikan keamanan data kependudukan yang lebih kokoh.
Proyek ini juga menargetkan peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–4 tahun, sekaligus menjamin kelompok rentan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) pertama kali. Pada akhirnya, layanan administrasi kependudukan yang inklusif, aman, dan modern diharapkan terwujud penuh pada akhir masa proyek.
Dalam rapat, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menekankan bahwa setiap perencanaan program harus menghasilkan capaian nyata. “Realisasinya harus konkret, dan berdampak positif yang luas kepada masyarakat."
Dari pihak Bank Dunia, Jonathan Marskell, Senior Digital Development Specialist, menyampaikan pandangan global tentang urgensi digital ID.
Ia menuturkan, Indonesia sangat membutuhkan Digital ID yang aman dan inklusif untuk akses layanan publik dan ekonomi digital, yang selaras dengan upaya Indonesia dalam transformasi digital.
Berdasarkan pandangan Bank Dunia, urgensi digital ID di Indonesia mencakup peningkatan inklusi sosial, peralihan dari sistem terfragmentasi menuju pendekatan terpadu (whole-of-government), serta penguatan keamanan transaksi melalui e-KYC. "Selain itu, diperlukan pembentukan kerangka kepercayaan (trust framework) yang selaras dengan UU Perlindungan Data Pribadi untuk mendorong infrastruktur publik digital dan memfasilitasi transaksi digital yang aman," kata Jonathan.
Sementara itu, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memaparkan perkembangan teknis. Ia menjelaskan bahwa penugasan Digital ID Advisor sudah berjalan sebagai penasihat teknis atau tenaga ahli yang membantu Ditjen Dukcapil dalam merumuskan strategi digitalisasi identitas digital secara nasional agar sejalan dengan standar global.
Fokus utamanya adalah mendukung target aktivasi IKD bagi seluruh penduduk Indonesia, yang ditargetkan mencapai 20 persen pada tahun 2026 serta membantu menyusun sistem agar IKD dapat berfungsi sebagai Single Sign-On (SSO).
Direktur Nuh juga menekankan pentingnya liveness detection untuk aktivasi IKD yang harus diuji secara ketat untuk memastikan keamanan dan kepatuhan regulasi. "Liveness detection wajib menyediakan teknologi yang teruji dalam membedakan wajah manusia asli dari manipulasi digital seperti deepfake, topeng 3D, atau foto/video rekaman (spoofing)."
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap komponen program berjalan sesuai rencana. Dengan dukungan Bank Dunia, Dukcapil menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital identitas kependudukan, sekaligus menjaga tata kelola anggaran PHLN agar tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari masalah hukum hingga 2027. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar