Bogor – Identitas Kependudukan Digital terus mendapat antusiasme banyak lembaga pengguna sebagai sarana verifikasi dan validasi data customer. Sebab, IKD atau Digital ID memainkan peran krusial dalam layanan publik yang kian bertransformasi dari manual ke digital.
Demikian yang terungkap dari Rapat Monitoring Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di The Mirah Hotel, Bogor, mulai tanggal 23-25 September 2024 lalu. Rapat ini dihadiri sejumlah lembaga pengguna, termasuk perwakilan dari Perum Peruri, Bank BNI, Bank Jatim, Bank BJB, serta Kementerian Kesehatan.
Rapat ini diinisiasi Direktorat Identitas Kependudukan Nasional (IDKN) untuk mengevaluasi pemanfaatan IKD dan membahas tantangan serta solusi demi mendorong optimalisasi layanan berbasis digital. (25/09/24)
"Pemanfaatan data kependudukan melalui IKD menawarkan efisiensi dan keamanan, memungkinkan akses tanpa perlu dokumen fisik. Ini merupakan langkah penting dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia," kata Plh. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Mensuseno saat memberikan sambutan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan implementasi yang efektif.
Sementara itu, Kasubdit Monev Dit. IDKN, Febrian Arham menyampaikan tujuan utama rapat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan terbaru terkait pemanfaatan data kependudukan. "Kami ingin mengevaluasi pemanfaatan IKD dalam layanan publik dan bisnis, serta mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengguna. Kami berharap bisa mendapatkan masukan melalui diskusi ini untuk mengembangkan IKD lebih lanjut," kata Febrian dalam sesi laporan.
Namun, implementasi IKD tidak terlepas dari tantangan. Perwakilan Bank BRI, Andri Gunawan menyampaikan, meski Bank BRI sudah berada pada tahap pengembangan, kuota pemanfaatan IKD yang hanya 30 transaksi per hari dinilai tidak mencukupi. "Jika ke depannya dikenakan PNBP, prosesnya mungkin tidak akan sepenuhnya menjawab kebutuhan perbankan, terutama karena tidak adanya elemen penting seperti nama ibu kandung di IKD," jelas Andri.
Dari sektor kesehatan, Irfan Maulana dari Kemenkes menjelaskan bahwa IKD menjadi bagian penting dalam transformasi digital kesehatan melalui integrasinya dengan platform SatuSehat. "IKD membantu memaksimalkan verifikasi pengguna melalui sistem KYC, menjaga privasi data, dan meningkatkan efisiensi waktu. Namun, kami masih membutuhkan evaluasi lebih mendalam terkait teknis seperti durasi input captcha yang terbatas," jelas Irfan.
Perwakilan Bank BNI, Andena Utama menyampaikan, meskipun penggunaan IKD di BNI masih rendah, pihaknya mencatat peningkatan bertahap. "Dalam proses pembukaan rekening diaspora, kami memanfaatkan IKD untuk onboarding nasabah di saluran digital. Kami berharap integrasi ini dapat terus berkembang untuk mempercepat proses registrasi nasabah," kata Andena.
Plh. Direktur Mensuseno menilai, hasil rapat ini menegaskan pentingnya pemanfaatan IKD dalam mendukung berbagai layanan publik dan perbankan. "Rapat monitoring ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama, menemukan solusi atas kendala yang ada, dan mengoptimalkan implementasi IKD ke depannya. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan IKD dapat menjadi instrumen utama dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di Indonesia," demikian Mensuseno. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar