Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapannya untuk mendukung program digitalisasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) pemerintah. Dukcapil akan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung penerapan IKD dan memastikan data kependudukan yang akurat.
Demikian dinyatakan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlinsos di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jalan MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan Tim Dukcapil Kemendagri terus berkomunikasi intens dengan pihak Kemensos dan akan segera mengintegrasikan fasilitasi face recognition (FR) dan single sign on (SSO) dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) setelah Portal Perlinsos tersedia. "Namun saat ini SSO sudah bisa diterapkan pada Satu Sehat, Sentuh Tanahku dan Wondr by BNI. Sementara FR sudah diterapkan pada semua sistem mobile banking perbankan seperti BCA, Livin Mandiri dan BNI ataupun aplikasi fintech seperti DANA dan Gopay," ungkap Dirjen Teguh.
Sekadar informasi, Portal Perlinsos adalah platform terpadu yang ditopang oleh DPI, IKD dan data biometric sebagai alat autentifikasi, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai Data Exchange Platform. Melalui portal ini proses pendaftaran, verifikasi, hingga pengelolaan bansos dapat diakses langsung oleh masyarakat secara digital dan mandiri dengan aman dan mudah.
Dirjen Dukcapil mengungkapkan, saat ini pihaknya mendapatkan data Desil 1 dan Desil 2 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan awal Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah 55.354.954 jiwa penduduk.
Dari data tersebut sudah didetilkan berdasarkan penduduk yang sudah merekam data biometrik KTP-el dan aktivasi IKD. Juga bagi penduduk yang sudah perekaman KTP-el, tapi belum aktivasi IKD; wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman KTP el; penduduk di bawah umur dan belum wajib KTP-el; dan yang sudah meninggal. "Pendetilan data yang sama juga sudah dilakukan untuk Kabupaten Banyuwangi yang menjadi pilot project digitalisasi bansos. Bagi penduduk yang memiliki telepon seluler, namun belum memiliki IKD nanti akan dilakukan jemput bola untuk aktivasi IKD," jelas Dirjen Teguh.
Selain itu, lanjut Teguh Setyabudi, Ditjen Dukcapil juga telah menyiapkan rencana ke depan untuk pengembangan IKD seperti penguatan desain, online onboarding, folder digital, berbagi data/consent. "Dukcapil juga mengadopsi standar internasional dan aksesibilitas untuk semua penduduk untuk mendukung pengembangan DPI ke depan," pungkas Dirjen Teguh Setyabudi.
Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan rapat menyampaikan, pengembangan Govtech dan digitalisasi di pemerintahan khususnya untuk pelayanan publik dalam hal penyaluran bansos adalah sesuatu yang penting. "Kita harus bergerak cepat. Hal itu disampaikan Bapak Presiden sebelum berangkat kunjungan ke luar negeri. Setelah Presiden kembali kita akan melaporkan perkembangannya. Untuk pilot projek sudah ditentukan Kabupaten Banyuwangi. Jika pelaksanaan di kabupaten Banyuwangi sudah berhasil maka segera dilakukan secara nasional," kata Luhut.
Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha dan tim menyampaikan, platform Perlinsos akan segera disiapkan dan mulai bisa digunakan di awal September 2025. "Dari September-Desember 2025 dilakukan ujicoba, monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus dengan harapan pada Januari 2026 sudah dapat dimanfaatkan secara nasional.
Tubagus menerangkan, dalam tahap uji coba pihaknya melakukan beberapa hal seperti masuk ke Portal Perlinsos dengan SSO IKD. "Untuk ini Dukcapil sudah sangat siap," sebutnya mantap.
Setelah masuk, penduduk mencoba menominasi nomor rekening untuk menerima bantuan. Penduduk juga dapat menominasi diri untuk menjadi penerima bansos melalui portal tersebut. "Didalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan calon penerima, pemerintah akan mengoptimalkan SPLP dan AI, sehingga lebih cepat, akurat dan transparan," kata dia.
Menurut Tubagus, SPLP tidak memindahkan data dari masing-masing Kementerian/Lembaga, namun hanya melakukan pertukaran. "Bagi penerima Bansos yang tidak memiliki smartphone dapat masuk dan melakukan aktivitas ke portal perlinsos dengan bantuan agen/pendamping, dan untuk memastikan calon penerima adalah orang yang benar dapat menggunakan biometrik FR ke Dukcapil," terangnya.
Hadir dalam rapat Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Anggota DEN Muhammad Chatib Basri, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutia Hafidz, Wakil Mensos Agus Jabo Priyono, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar, serta para pejabat Eselon I dan II dari Bappenas, BPS, Komdigi, Kemendagri, KemenpanRB. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar