Jakarta – Focus Group Discussion (FGD) tentang penanganan WNI yang terafiliasi dengan Foreign Terrorist Fighter (FTF) diadakan di Hotel Swiss-Belresidences, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024). 

Forum yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini dihadiri Tim Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Densus 88 Antiteror, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara (BIN), serta para akademisi bertujuan membahas penanganan kasus FTF di Turki.

Rapat ini dibuka Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum BNPT, Kombes Pol. Slamet Riyadi, yang menekankan urgensi penanganan kasus WNI terafiliasi FTF dengan pendekatan yang terstandarisasi. "Penanganan kasus ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan keamanan nasional," kata Kombes Pol. Slamet.

Guru Besar Universitas Indonesia yang juga peneliti terorisme, Prof. Solahudin Lutfi, menyoroti pentingnya perlakuan hukum yang konsisten bagi individu yang dideportasi. "Dalam proses deportasi, setiap orang harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Standar yang jelas harus ada untuk penegakan hukum dan rehabilitasi," jelasnya menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum terkait terorisme.

Tim Ditjen Dukcapil, yang diwakili Kasubdit Layanan Teknis Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat (LTHAIDKP), Akhyar, turut memberikan kontribusi signifikan dalam FGD dengan memverifikasi data terkait FTF. "Kami telah memverifikasi dan menampilkan 14 data WNI yang terafiliasi dengan FTF, termasuk data KTP dan informasi anggota keluarga mereka. Verifikasi ini penting untuk mendukung proses penelusuran lebih lanjut," ujar Akhyar

Akhyar menegaskan, Dukcapil siap berperan menyediakan data akurat dan terkini, yang merupakan landasan bagi pihak berwenang dalam melakukan investigasi dan pencegahan lebih lanjut.

Dalam kesempatan lain, Plh. Direktur IDKN Mensuseno menjelaskan, peran Ditjen Dukcapil dalam proses ini tidak hanya terbatas pada verifikasi data, tetapi juga memastikan informasi yang disediakan adalah yang paling mutakhir dan komprehensif.

"Kami berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan keamanan nasional dengan cara yang transparan dan efektif. Ini menegaskan dedikasi Dukcapil dalam mendukung upaya nasional melawan terorisme dan memastikan integritas data dalam setiap langkah penanganan kasus FTF," kata Mensuseno. Dukcapil***

Bagaimana Tanggapan Anda Terkait Berita/Artikel ini?

Sangat Bagus

Bagus

Biasa Aja

Kurang