Jakarta - Kepemilikan identitas KTP Elektronik (KTP-el) sangat penting bagi dalam perhelatan Pilkada. Menurut Menteri Dalam Negeri HM Tito Karnavian, dalam pilkada sebelumnya ada paslon yang kemenangannya hanya satu digit, atau bagi paslon lain kurang dari 10 suara saja bisa kalah. Ini bisa menimbulkan potensi konflik, bila warga yang memiliki hak pilih tidak mendapatkan KTP-el.
"Ini tidak boleh terjadi, nanti ada saling klaim yang kesalahannya dibebankan pada Dinas Dukcapil dalam mengakomodasi masyarakat yang ingin memiliki KTP-el. Kecuali kalau memang sudah maksimal, tapi masyarakat sendiri yang tidak mau merekam datanya," kata Mendagri Tito dalam rapat koordinasi antara Kemendagri dengan KPU dan Bawaslu di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/11/2020).
Kegiatan perekaman bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el itu harus secara intens dilakukan oleh Dinas Dukcapil selama 12 hari ke depan.
"Sehingga cakupan perekaman KTP-el kita bisa maksimal mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki identitas. Kalau bisa tinggal 0,01 persen yang belum merekam data KTP-el," kata Mendagri Tito
Belajar dari pengalaman di Dinas Dukcapil Mojokerto terkait adanya kerumunan masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el, Mendagri minta Kadis Dukcapil mewaspadai agar diatur sebaik-baiknya.
"Ini memerlukan keterlibatan Satpol PP agar mengatur masyarakat bisa menjaga jarak. Saya meminta ada monitoring harian di daerah ini agar Satpol PP dilibatkan agar tidak terjadi kerumunan yang tidak bisa tertib. Atur masyarakat agar saling menjaga jarak dan memakai masker. Sehingga proses perekaman data KTP-el berlangsung dengan mengindahkan protokol kesehatan," kata Mendagri Tito.
Seiring harapan Mendagri Tito, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh optimistis perekaman KTP-el hingga tanggal 9 Desember nanti mampu menghasilkan cakupan perekaman KTP-el lebih 99 persen.
Optimisme ini bukan tanpa dasar. Sebab sejak Oktober hingga 9 Desember mendatang Dirjen Zudan menerjunkan 'Pasukan anti prei' menghabiskan waktu libur untuk lembur melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.
"Bila satu kantor Disdukcapil rata-rata melibatkan 5 personel saja, maka setidaknya ada 2.500 ASN Dukcapil yang kerja lembur di hari libur. Mereka kerja ikhlas menggelar layanan jemput bola (jebol) mendatangi warga merekam data KTP-el dan layanan administrasi kependudukan lainnya," tutur Dirjen Zudan.
Hasilnya sudah ratusan ribu warga berhasil direkam datanya, dicetak KTP-el yang langsung habis dibagikan di tempat masyarakat saat pelayanan jebol.
Dalam kesempatan rakor itu pula Mendagri memaparkan 25 daerah kabupaten/kota dengan cakupan perekaman KTP-el terbaik setelah dikombinasikan data SIAK dan data DPT. Untuk Dinas Dukcapil kabupaten tercatat Bandung, Banyuwangi, Karawang, Kediri, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Ngawi, Sukoharjo, Siak, Sleman, Demak, Kebumen, Ponorogo, Bantul, Pelalawan, dan Karimun.
Sedangkan untuk Dinas Dukcapil Kota tercatat: Batam, Medan, Depok, Jambi, Balikpapan, Padang, Banjarmasin, dan Binjai.
"Untuk daerah yang cakupannya perekaman KTP-el sudah mencapai 100 persen saya sudah berpesan melalui Dirjen Dukcapil bahwa selaku Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah saya akan memberikan penghargaan entah berupa ADM atau promosi jabatan Kepala Dinas Dukcapil," begitu kata Mendagri Tito Karnavian. Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.