Seoul - Korea Selatan (Korsel) termasuk negara yang cukup berhasil menerapkan transformasi digital, tidak terkecuali pada sistem pemerintahannya. Belajar dari kesuksesan Korsel, pemerintah Indonesia ingin mengadopsi beragam strategi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE).
Untuk itu Tim Ditjen Dukcapil bersama-sama Tim dari Bappenas, Kemenkominfo; KemenPAN-RB; serta Tim Bank Dunia sebagai fasilitator melakukan kunjungan kerja ke Seoul Metropolitan Government (SMG) Data Center, Seoul, Korsel, Senin (27/11/2023).
Tim Ditjen Dukcapil dipimpin oleh Direktur Dafdukcapil AS. Tavipiyono, didampingi Kasubdit SIAK Wahyu Widayat, Pranata Komputer (Prakom) Asep T. Firdaus, Eko Sukrisna, dan Subhan Syukri. Di samping Dukcapil, terdapat juga tim dari Bappenas, KemenpanRB dan Kemenkominfo sebagai bagian dari pendampingan dan studi tiru dari Bank Dunia.
Direktur Tavip menjelaskan, kunker ke Korsel bertujuan mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta operasional pengelolaan Data Center oleh Pemerintah Metropolitan Kota Seoul. "Data Center Kota Seoul tersertifikasi Tier II dan dikelola serta dimonitoring 24/7 melalui Control Room. Saat ini dirasa perlu ada pengembangan di banyak aspek termasuk pembangunan Data Center baru," kata Direktur Tavip.
Lebih jauh Tavip memaparkan, dalam hal pengamanan, tim pengelola SMG bekerja sama juga dengan Data Center pemerintah pusat Korsel, Kepolisian, Komisi Pengamanan Internet Korea (KISA), Komisi Perlindungan Data Pribadi (PIPC) sesuai tingkat kebutuhan.
Selanjutnya pada kunker hari ke-2 Selasa (28/11/2023), rombongan Pemerintah Indonesia bertandang ke Electronics and Communication Research Institute (ETRI) di Daejeon, 139 kilometer dari Seoul. Program lintas kementerian/lembaga ini untuk mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta operasional Disaster Management di negara Korsel. "ETRI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium yang khusus menangani riset dan uji kelayakan. Salah satu produk utamanya adalah gorong-gorong serbaguna (Utilisation Tunnel) yang berisi pemanfaatan zona untuk perkabelan, telekomunikasi, dan lainnya. Gorong-gorong ini sudah dibangun sepanjang 500 kilometer," jelas Tavip.
Agenda kedua, menyambangi Digital Government Hall milik Ministry of Interior and Safety (MOIS) atau "Kemendagri"nya Korsel. Di sini rombongan pemerintah Indonesia mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta operasional pelayanan publik digital dengan aplikasi Government24 milik MOIS. "Sistem ini mengumpulkan informasi tentang 70.000 layanan pemerintah, menyediakan informasi berdasarkan masing-masing daerah, dan memungkinkan pengguna untuk mencari layanan pemerintah berdasarkan siklus hidup dan manfaat yang disesuaikan."
Berdasarkan interkoneksi dengan pemerintah dan pelayanan publik lainnya institusi, sistem ini menawarkan informasi tentang 5.000 jenis layanan, di antaranya 3.000 jenis dapat diterapkan secara online.
Sistem ini menyediakan berita pemerintah, informasi kebijakan, laporan penelitian, informasi dan statistik hukum yang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, tersedia layanan satu atap (kehamilan, persalinan, pengasuhan anak, kematian, dan lainnya) yang memberikan informasi komprehensif.
Terkait Digital ID, rombongan yang difasilitasi Bank Dunia ini beranjangsana ke National Information Society Agency (NIA) di hari ke-3 kunker, Rabu (29/11/2023). Kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta Overview dari Korean ID System by KOMSCO atau Korea Minting and Security Printing Corporation, BUMN Korsel yang mencetak Won dan dokumen penting lainnya. Selanjutnya, dilakukan penyampaian ID system operation dari RaonSecure, sebuah perusahaan IT security terkemuka. Pada proses bisnis Digital ID Korsel,
Komsco ditunjuk sebagai sistem hub atau middleware interopabilitas data.
Pembahasan dalam sesi yang bersambung ini merupakan pemaparan dan diskusi yang cukup dalam terutama terkait dengan konsep dan bisnis proses Digital ID secara umum dan pendukung konsep pembangunan dan pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Kemendagri yang saat ini sudah berjalan dan terus dikembangkan.
Ke depan IKD akan mengembangkan proses bisnis yang lebih kurang sama dengan Digital ID Korsel saat ini dimana selain menjadi tanda pengenal digital juga bisa dilakukan proses pelayanan publik di dalam aplikasi yang sama dan terkoneksi dengan penyedia pelayanan publik, dan diharapkan menjadi produk Digital ID milik dan asli NKRI yang handal. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pendampingan Bank Dunia, kegiatan studi tiru seperti ini akan terus digiatkan untuk mendapatkan sudut pandang implementasi teknis hingga aspek regulasi dan tetap nantinya menyesuaikan pendekatan yang paling baik untuk NKRI.. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar