Padang — Mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam memimpin rapat koordinasi tanggap darurat penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Rapat digelar secara hibrid, luring maupun daring melalui Zoom meeting dari kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Senin (1/12/2025).
Rakor penting ini diikuti seluruh jajaran Disdukcapil Sumbar, wabil khusus 16 kabupaten/kota terdampak musibah galodo, serta dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari.
Dalam arahannya, Sesditjen Hani menyampaikan rasa duka mendalam atas banyaknya korban jiwa, hilang, dan kerugian harta benda akibat bencana. Ia juga menegaskan apresiasi Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi atas kerja keras jajaran Disdukcapil di Ranah Minang yang sigap membantu masyarakat di tengah situasi darurat.
“Dirjen Teguh Setyabudi selalu mendoakan kesehatan dan keselamatan para petugas, serta mendorong semangat mereka yang langsung melayani masyarakat di lapangan,” ujar Hani.
Fokus Identifikasi Korban dan Layanan Adminduk
Disdukcapil diminta segera membentuk posko bencana di daerah masing-masing. Bantuan teknis identifikasi korban melalui fingerprint scanner menjadi prioritas, disertai layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen.
Selain itu, Disdukcapil di Minangkabau diminta pula membentuk tim tanggap darurat bencana, antara lain dengan memberikan bantuan teknis identifikasi korban lewat data biometrik para korban maupun pelayanan administrasi kependudukan di wilayah masing-masing. Khususnya, Kabupaten Agam yang merupakan daerah dengan korban jiwa tertinggi, Kabupaten Padang Pariaman mencatat jumlah korban dan kerusakan properti terparah di beberapa wilayah, dan Kota Padang memiliki jumlah pengungsi terbanyak di antara daerah terdampak.
Sesditjen menekankan pentingnya penerbitan akta kematian bagi korban yang telah teridentifikasi maupun dinyatakan hilang dengan surat keterangan resmi dari kepolisian atau rumah sakit.
Arahan Teknis dan Koordinasi Harian
Hani mengingatkan peserta rakor, agar setiap pencetakan dokumen kependudukan dicek ulang perubahan data pada KK dan dokumen lain.
Ia juga menekankan keselamatan petugas sebagai prioritas utama. “Yang terpenting, jaga keselamatan, kesehatan, serta bertugas dengan penuh kewaspadaan di daerah bencana atau berhimpun dengan posko gabungan,” tegasnya.
Sebagai langkah koordinasi, laporan hasil pelayanan adminduk di posko wajib disampaikan setiap pukul 16.00 WIB kepada Kadis Dukcapil Provinsi Sumbar untuk diteruskan ke Dirjen Dukcapil.
Ketersediaan Blanko KTP-el dan Dukungan BPJS
Hani memastikan stok blanko KTP-el mencukupi untuk kebutuhan di daerah terdampak. “Berapa pun diperlukan akan dipenuhi. Untuk ribbon dan film di Jakarta memang terbatas, namun segera berkoordinasi agar pelayanan tetap optimal,” jelasnya.
Kepada BPJS Kesehatan Cabang Padang, ia mengimbau agar proaktif tidak hanya dalam pelayanan medis, tetapi juga dalam penanggungan biaya kesehatan korban bencana, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Data Terkini Dampak Bencana
Berdasarkan laporan resmi dashboardbencana.sumbarprov.go.id per 2 Desember 2025:
- Daerah terdampak: 16 kabupaten/kota, 50 kecamatan, 347 kelurahan
- Korban meninggal dunia: 193 jiwa (161 teridentifikasi, 32 belum teridentifikasi)
- Korban hilang: 119 jiwa
- Korban luka-luka: 112 jiwa
- Pengungsi: 139.676 jiwa
- Warga terdampak: 140.936 jiwa
- Kerugian: Rp1,072 triliun
Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar