Jakarta – Kerja sama strategis antara Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) telah ditandatangani di Jakarta, Jumat (30/8/2024). Perjanjian kerja sama ini memungkinkan pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan nasional, termasuk dalam operasi militer dan keamanan.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, menyambut baik sinergi ini. Ia mengakui pentingnya kolaborasi antara kedua lembaga untuk memastikan akses yang tepat dan aman terhadap data kependudukan. Berdasarkan UU Adminduk, data kependudukan berbasis NIK digunakan untuk berbagai hal, termasuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan penegakan hukum.
Data kependudukan telah dimanfaatkan oleh berbagai lembaga, termasuk aparat penegak hukum Densus 88, Korlantas, Intelkam, Bareskrim Polri, BNPT, kejaksaan, imigrasi, dan KPK. "Dukcapil mengelola data penduduk Indonesia berdasarkan nama dan alamat, dengan jumlah mencapai lebih dari 282,4 juta jiwa pada Semester I 2024. Sebanyak 202,6 juta atau 97,38 persen penduduk telah memiliki KTP-el," urai Dirjen Dukcapil saat menerima Asisten Intel Kasad, Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.
Asintel Kasad didampingi Waasintel Kasad Brigjen TNI Haryantara, Komandan Detasemen Mabes TNI AD, Brigjen TNI Suprayogi, serta Letkol Khoirul Anam dari Pushubad, dan Letkol Yudha (Denmabesad).
Dirjen Teguh mengungkapkan, hingga saat ini tercatat 6.575 lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah telah bekerja sama dengan Dukcapil untuk mengakses data kependudukan. Jumlah akses telah mencapai lebih dari 15 miliar kali klik.
Teguh juga menjelaskan, Ditjen Dukcapil mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID. IKD ini akan diintegrasikan dalam INA-Pass, sebuah portal yang menggabungkan sembilan layanan SPBE prioritas dengan single sign-on. "Aktivasi IKD pada INA-Pass akan dilakukan secara online atau full digital."
Pemanfaatan IKD telah banyak diakses oleh lembaga pemerintah dan swasta, terutama perbankan. "Ke depan, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL juga dapat memanfaatkan data IKD ini. Keamanan IKD ditingkatkan melalui fitur pencegahan tangkap layar," demikian Dirjen Teguh Setyabudi.
Asintel Kasad, Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, mengakui pentingnya data kependudukan dalam operasi militer. Contohnya, dalam operasi di Papua, data kependudukan membantu memberikan identitas detail bagi anggota gerombolan OPM yang tinggal di hutan.
"Kerja sama ini menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil adalah bagian dari pertahanan negara. Data kependudukan menjadi fondasi penting bagi sistem pertahanan negara, dan banyak instansi yang bergantung padanya. KASAD menyampaikan apresiasi atas kesempatan bekerja sama ini," kata Mayjen TNI Drajad Brima Yoga. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar