Jakarta - Para Kadis Dukcapil se-Provinsi Jawa Barat bersilaturahmi dengan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di kantor Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (25/1/2024). Rombongan yang dipimpin Kadis Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti ini bermaksud melaporkan persiapan Disdukcapil se-Jawa Barat menghadapi Pilpres dan Pemilukada 2024 serta progres pelaksanaan pelayanan adminduk dan perekaman KTP-el berdasarkan DP4 Pemula.

Kadis Berli didampingi Sekdis Dukcapil Jabar Indrastuti Chandra Dewi; Ketua Forum Kadis Kab/Kta Jabar/Kadis Kabupaten Bandung Barat Hendra Trisnayadi; Kadis Kota Depok Nuraeni Widayati, Kadis Kota Bogor Ganjar Gunawan; Kota Bekasi Taufiq R Hidayat.

Selain itu, turut hadir Kadis Kota Tasikmalaya Imih Misbahu Munir, Kadis Kabupaten Bogor Hadijana; Kadis Kabupaten Karawang Bambang Susetyo; Kadis Kabupaten Garut Natsir Alwi; Kadis Kota Bandung Tatang Muhtar; dan Kadis Kabupaten Cianjur Yudi Pratidi.   

Mereka kompak melaporkan telah melaksanakan proses perekaman biometrik bagi Gen Z atau pemilih pemula untuk persiapan DP4 untuk Pemilu 2024. "Kami melaksanakan arahan pusat untuk berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Kab/Kota serta antarpemda untuk mengaklerasi perekaman KTP-el pemilih pemula se-Jabar," lapor Kadis Berli.

Tak kalah penting, para Kadis Dukcapil asal Jabar itu juga melapor berbagai permasalahan terutama kondisi sarana prasarana alat perekaman KTP-el yang sudah usang dan banyak yang rusak, dan kondisi anggaran Disdukcapil yang tidak diprioritaskan pemda setempat. 

"Sarpras di Jabar banyak sudah lama alat perekamannya pengadaan tahun 2011-2012. Saat ini terpaksa kanibal," ungkap Berli terus terang.

Bahkan dilaporkan pula oleh salah satu kadis bahwa anggaran Disdukcapil tidak diposisikan sebagai prioritas lantaran pejabatnya diangkat oleh pusat, namun masalah anggaran diurus pemda.

"Hal ini berdampak pada kegiatan, di satu sisi kami harus mengejar perekaman pemilih pemula jelang pemilu, namun yang dapat anggaran malah OPD lain," keluh salah satu kadis seperti mengadu kepada orangtuanya.  

Menanggapi permasalahan ini Dirjen Dukcapil menegaskan telah mengambil berbagai langkah-langkah konkret. "Antara lain pengajuan DAK Nonfisik sedang kami ajukan kembali melalui Pak Mendagri. Namun tidak bisa untuk TA 2024, paling untuk TA 2025," ungkap Dirjen Dukcapil.

Dirjen Teguh menekankan pihaknya segera menyiapkan surat yang akan ditandatangani Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap anggaran bagi pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Dukcapil.

Lebih lanjut Teguh mengungkapkan, Ditjen Dukcapil juga menganggarkan untuk meningkatkan sarpras daerah terutama peralatan mobile enrollment dari anggaran pijaman/hibah luar negeri atau PHLN dari Bank Dunia terkait peningkatan pelayanan adminduk dan penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Tapi jumlahnya tidak cukup untuk seluruh Disdukcapil," kata Teguh. 
  
Dirjen Teguh Setyabudi menambahkan, Dukcapil akan menganggarkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (IKD) yang resmi berlaku pada 28 Maret 2024.

"Kurang lebih kalo kita mendapat izin penggunaan 80 persen dari kontribusi PNBP ke Kemenkeu, akan ada dana sekitar Rp700 miliar. Tetapi ini pun tentu tidak mudah," ungkapnya. Dukcapil***