VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Seputar Minduk
Kamis, 19 Juli 2012
Enam Daerah Belum Selesaikan E-KTP

PASAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menegur enam kepala daerah di Jambi yang belum menyelesaikan pelaksanaan e-KTP tepat waktu. Dia memberi waktu hingga Oktober 2012 untuk menyelesaikan program e-KTP.

“Program ini upaya kita meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, serta tertib administrasi kependudukan untuk menyukseskan pemilu legislatif dan pilpres 2014 di Provinsi Jambi,” katanya, dalam rapat Forkopinda Semester II dan Rakor Camat Catur Wulan II 2012 di Abadi Convention Center (ACC), kemarin (17/7).

Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota. Di antaranya, Kabupaten Merangin dengan hasil 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun sebesar 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi dengan hasil 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi dengan hasil 270.353 dari target 267.311.

Sedangkan enam daerah yang belum mencapai 100 persen, Kabupaten Tanjab Barat 26.110 dari target 202.579, Kerinci 318.843 dari target 188.590, Batanghari sebesar 56.031 dari target 139.480, Tanjab Timur 47.876 dari target 169.600, Bungo 116.011 dari target 173.819, Sungaipenuh 9.370 dari target 53.676, dan Tanjab Barat 26.110 dari target 202.579.

Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, program e-KTP telah mulai dilaksanakan sejak 2010. Hanya saja, secara massal baru dilakukan pada 2011. “Beberapa daerah ada yang selesai pada 30 April 2012 lalu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gamawan juga mengingatkan kepala daerah dan DPRD tidak selalu ribut, demi menciptakan kinerja yang baik. Menurutnya, pertengkaran antar lembaga negara hanya akan membawa petaka. Imbasnya, pembangunan terbengkalai dan masyarakat tambah sengsara.

“Tak ada larangan dewan mengkritisi kepala daerah. Tapi jangan terus-terusan. Kalau bertengkar, jangan lebih dari enam bulan,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu. Dia mengatakan, harus ada keseimbangan antara DPRD dan kepala daerah. Meski berperan sebagai lembaga pengawas, bukan berarti DPRD hanya bisa mengkritisi.

“Saya ingatkan kepada ketua DPRD, Anda juga sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintah. DPRD tak boleh perang habis-habisaan dengan eksekutif. Harus ada cek dan balance. Perbedaan itu hikmah, bukan untuk hancur-hancuran,” katanya.

Gamawan juga mengingatkan para bupati dan wali kota, menghargai posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ia menegaskan, jangan mentang-mentang telah mendapat mandat lantaran dipilih secara langsung oleh rakyat, bisa seenaknya dan enggan menghargai posisi gubernur.

“Kalau menteri tangan kanan presiden, maka gubernur tangan kiri presiden,” katanya. Dia mengatakan, memang sistem demokrasi memberi ruang bagi kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini bukan berarti kepala daerah punya kewenangan penuh mengelola daerah.

“Kepala daerah punya wewenang karena diberikan mandat dan kewenangan dari presiden. Jadi sebenarnya, kewenangan kepala daerah itu mandat turunan dari presiden selaku lembaga penguasa negara. Kalau ada kepala daerah yang tidak selaras dengan presiden, berarti dia belum baca pasal 18 UUD 1945,” jelasnya.

Gamawan juga sedikit menyentil daerah yang belanja aparaturnya di atas 60 persen. “Jangan sampai terjadi ada APBD yang mayoritas tersedot untuk belanja pegawai. Mana untuk masyarakat? Inilah yang patut dikritisi. Efektiflah mengelola anggaran,” katanya dalam acara yang dihadiri seluruh muspida, bupati, ketua DPRD dan camat se-Provinsi Jambi.

Dikutip/diedit dari jambi-independent.co.id 

Seputar Minduk Lainnya
Kamis, 11 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Selasa, 25 September 2012
Mendagri menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai. "Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).
Kamis, 13 September 2012
“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP.
Rabu, 12 September 2012
SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Kemendagri juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan MA untuk mencari solusi pasal 32 ayat 2 UU No 23/2003 tentang Administrasi Kependudukan.
Rabu, 29 Agustus 2012
Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8). Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.
Kamis, 16 Agustus 2012
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Senin, 30 Juli 2012
Hal itu terungkap ketika Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri memantau proses rekam data E-KTP di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng, Jumat (27/7) kemarin.
Kamis, 19 Juli 2012
Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota, yakni Kabupaten Merangin 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi 270.353 dari target 267.311.
Senin, 16 Juli 2012
Mendagri tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
Kamis, 12 Juli 2012
Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkap Mendagri.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia