VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Seputar Minduk
Selasa, 03 Juli 2012
Kemendagri Akan Implementasikan E-KTP Seumur Hidup

Denpasar - Kementerian Dalam Negeri akan mengimplementasikan kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang berlaku seumur hidup. Kebijakan tersebut akan dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap manfaat program KTP periode lima tahunan yang telah diimplementasikan selama ini .

Apabila hasil evalusi terhadap penerapan program KTP periode lima tahunan tidak memberikan manfaat yang signifikan, pemerintah akan mengajukan perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada keteranganya di sela-sela sosialisasi penerapan e-KTP di Denpasar, Senin siang (2/7). Gamawan Fauzi mengungkapkan jika e-KTP dapat diberlakukan seumur hidup, pemerintah diperkirakan akan mampu melakukan penghematan biaya sekitar empat triliun rupiah.

"Andai kata manfaat lima tahun itu tidak terlalu signifikan perubahanya, untuk apa kita buat program lima tahunan. Kita bisa menghemat biaya sekitar empat triliun rupiah per lima tahun. Artinya kita bisa menghemat sekitar satu triliun rupiah pertahun,  itu  baru  dari  biaya,  dari  pekerjaan,  dari waktu dan sebagainya," kata Gamawan Fauzi.

Gamawan Fauzi optimis bahwa perekaman data e-KTP untuk 172 juta orang akan selesai pada Desember 2012. Jika target tersebut tidak terealisasi, Gamawan Fauzi mengaku akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Dalam Negeri.

“Saya berkewajiban mencapai 172 juta itu di bulan Desember. Saya sudah bilang, kalau tidak tercapai saya mundur sebagai menteri," kata Mendagri Gamawan Fauzi. "Sekarang sudah mencapai 102 juta. Targetnya nanti bulan Desember, tapi untuk daerah targetnya harus dicapai di bulan Oktober,” imbuhnya.

Wakil Bupati Jembrana Bali, I Made Kembang Hartawan menyatakan mendukung rencana  penerapan  kebijakan  e-KTP  yang  berlaku  seumur  hidup. Penerapan e-KTP  yang  berlaku  seumur  hidup  akan  lebih  efisien  dari  segi  waktu  dan biaya adminitrasi

“Dari segi efisiensi waktu dan biaya, saya kira KTP seumur hidup cukup bagus. Cuma  saya belum melihat dampak dan kendalanya. Saya kira akan lebih mudah,  tinggal   bagaimana   mencatat   antara  kelahiran  dan  kematian,”  kata I Made Hartawan.

Menurut rencana penerapan e-KTP sebagai suatu identitas tunggal akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2013. Dengan penerapan e-KTP, diharapkan tidak ada lagi penduduk Indonesia yang memiliki KTP ganda.??

Dikutip/diedit dari voaindonesia

Seputar Minduk Lainnya
Kamis, 11 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Selasa, 25 September 2012
Mendagri menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai. "Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).
Kamis, 13 September 2012
“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP.
Rabu, 12 September 2012
SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Kemendagri juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan MA untuk mencari solusi pasal 32 ayat 2 UU No 23/2003 tentang Administrasi Kependudukan.
Rabu, 29 Agustus 2012
Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8). Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.
Kamis, 16 Agustus 2012
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Senin, 30 Juli 2012
Hal itu terungkap ketika Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri memantau proses rekam data E-KTP di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng, Jumat (27/7) kemarin.
Kamis, 19 Juli 2012
Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota, yakni Kabupaten Merangin 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi 270.353 dari target 267.311.
Senin, 16 Juli 2012
Mendagri tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
Kamis, 12 Juli 2012
Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkap Mendagri.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia