VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Seputar Minduk
Senin, 25 Juni 2012
Mendagri : Soal E-KTP, Indonesia Setingkat Jerman

Pekanbaru - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan soal Kartu Tanda Penduduk bersistem elektronik (e-KTP), Indonesia berada setingkat  (level) dengan Jerman yang sebelumnya telah lebih dulu mengalami kemajuan.

"Soal teknologi dan pendidikan, kita memang masih berada di bawah, namun soal e-KTP,  Indonesia  selevel  dengan  Jerman,"  katanya  dalam  pidatonya pada pertemuan  dengan  para  pejabat  pemerintah  daerah  Provinsi  Riau  di Pekanbaru, Kamis (21/6).

Data kependudukan Tanah Air, menurutnya, saat ini telah memasuki era modern. Sistem ini mampu mendukung sistem dan pembangunan yang sedang diprogramkan bangsa ini.

Kata Mendagri, Indonesia berada pada `level` yang memuaskan, khususnya dalam pendataan kependudukan, bahkan melangkahi negara-negara tetangga yang masih menggunakan sistem lama.

Ia menjelaskan, e-KTP merupakan kartu identitas yang multifungsi dan multideteksi sehingga tidak akan mampu ditembus dengan teknologi sembarangan.

Perekamannya, kata Mendagri, tidak hanya mengandalkan satu sample kependudukan.

Penduduk Indonesia wajib merekam jati dirinya dengan terlebih dahulu merekamkan tanda-tanda yang sulit dipalsukan seperti sidik jari, tanda tangan dan kecocokan mata.

Untuk itu, kata Mendagri, sangat kecil kemungkinan bagi warga untuk memanipulasi datanya.

"Selain itu, yang jelas dengan e-KTP, masyarakat tidak akan bisa lagi berbuat macam-macam," katanya.

Kepolisian lebih terbantu dengan adanya e-KTP, khususnya dalam menangani kasus-kasus kriminalitas yang selama ini marak di sejumlah daerah.

"Dengan e-KTP, jangankan penjahat, calon penjahat pun akan terdeteksi dan datanya ada di Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Selain itu, dengan e-KTP, negara akan mampu menangkal peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

"Dengan e-KTP, maka akan diketahui secepatnya siapa-siapa saja warga pendatang di suatu daerah," katanya.

Dikutip/diedit dari antaranews.com

Seputar Minduk Lainnya
Kamis, 11 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Selasa, 25 September 2012
Mendagri menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai. "Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).
Kamis, 13 September 2012
“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP.
Rabu, 12 September 2012
SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Kemendagri juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan MA untuk mencari solusi pasal 32 ayat 2 UU No 23/2003 tentang Administrasi Kependudukan.
Rabu, 29 Agustus 2012
Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8). Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.
Kamis, 16 Agustus 2012
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Senin, 30 Juli 2012
Hal itu terungkap ketika Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri memantau proses rekam data E-KTP di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng, Jumat (27/7) kemarin.
Kamis, 19 Juli 2012
Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota, yakni Kabupaten Merangin 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi 270.353 dari target 267.311.
Senin, 16 Juli 2012
Mendagri tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
Kamis, 12 Juli 2012
Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkap Mendagri.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia