VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Seputar Minduk
Kamis, 07 Juni 2012
Mendagri : 80 Juta Penduduk Sudah Rekam E-KTP

Batam - Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi mengatakan hingga saat ini sekitar 80 juta penduduk sudah melakukan rekam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

"Ada sekitar 80 juta yang sudah merekam, dan sebagian juga telah menerima KTP tersebut,"  kata   Mendagri   dalam   acara  Rapat  Koordinasi Kependudukan Kepulauan  Riau  di  Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis malam.

Bahkan, kata dia, hingga Mei sudah ada lima Provinsi diantaranya Yogyakarta, Sumatra Selatan, Aceh, dan Bangka Belitung yang selesai 100 persen pelaksanaan program e-KTP-nya.

"Pada beberapa daerah lain juga tengah genjar menjalankan program ini, mudah-mudahan hingga pertengahan Juni sudah mencapai 85 juta," kata dia.

Bila dibandingkan negara lain yang terlebih dahulu menerpkan e-KTP seperti Jerman, Belanda, China, dan India, kata menteri, Indonesia termasuk paling cepat dalam pelaksanaannya.

Di Jerman, kata dia, dengan penduduk sekitar 70 juta membutuhkan waktu hingga enam tahun untuk melaksanakan program e-KTP.

"Di Indonesia baru beberapa bulan sudah mencapai 80 juta. Hingga akhir tahun ini sebanyak 172 juta target e-KTP harus selesai. Itu sangat cepat," kata dia.

Gamawan meminta keseriusan daerah untuk melaksanakan program tersebut, sehingga pada akhir 2012 nanti semua wilayah selesai melaksanakan program.

"Jika semua komit, bukan tidak mungkin program e-KTP selesai sebelum akhir tahun," kata dia.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Kepri tersebut juga diserahkan penghargaan untuk Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang telah selesai melaksanakan program e-KTP.

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad dan Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan.

Dikutip/diedit dari antaranews.com

Seputar Minduk Lainnya
Kamis, 11 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Selasa, 25 September 2012
Mendagri menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai. "Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).
Kamis, 13 September 2012
“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP.
Rabu, 12 September 2012
SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Kemendagri juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan MA untuk mencari solusi pasal 32 ayat 2 UU No 23/2003 tentang Administrasi Kependudukan.
Rabu, 29 Agustus 2012
Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8). Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.
Kamis, 16 Agustus 2012
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Senin, 30 Juli 2012
Hal itu terungkap ketika Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri memantau proses rekam data E-KTP di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng, Jumat (27/7) kemarin.
Kamis, 19 Juli 2012
Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota, yakni Kabupaten Merangin 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi 270.353 dari target 267.311.
Senin, 16 Juli 2012
Mendagri tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
Kamis, 12 Juli 2012
Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkap Mendagri.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia