VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
E-Learning
Kamis, 11 Oktober 2012
Seputar Minduk
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Selasa, 25 September 2012
Seputar Minduk
Mendagri menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai. "Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).
Kamis, 13 September 2012
Seputar Minduk
“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP.
Rabu, 12 September 2012
Seputar Minduk
SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Kemendagri juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan MA untuk mencari solusi pasal 32 ayat 2 UU No 23/2003 tentang Administrasi Kependudukan.
Rabu, 29 Agustus 2012
Seputar Minduk
Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8). Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.
Kamis, 16 Agustus 2012
Seputar Minduk
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Senin, 30 Juli 2012
Seputar Minduk
Hal itu terungkap ketika Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri memantau proses rekam data E-KTP di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng, Jumat (27/7) kemarin.
Kamis, 19 Juli 2012
Seputar Minduk
Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota, yakni Kabupaten Merangin 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi 270.353 dari target 267.311.
Senin, 16 Juli 2012
Seputar Minduk
Mendagri tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
Kamis, 12 Juli 2012
Seputar Minduk
Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkap Mendagri.
Selasa, 10 Juli 2012
Seputar Minduk
Dalam pemberian penghargaan untuk 14 kabupaten/kota di Sumut yang mencapai target 100 persen perekaman e-KTP di Medan, Senin, Gamawan mengatakan, keyakinan itu muncul karena hasil yang didapatkan hingga Juni 2012 cukup banyak.
Kamis, 05 Juli 2012
Seputar Minduk
"Namanya ID card. Kalau ID card ya seumur hidup kartu ini. Dulu lima tahun saya tidak tahu backgroundnya apa. Sekarang dengan e-KTP, anytime orang bisa mengubah kartunya kalau diperlukan. Misal berubah status, berubah tempat tinggal, pindah domisili dan sebagainya. Ini bisa kapan saja dilakukan," ujar Gamawan Fauzi.
Rabu, 04 Juli 2012
Seputar Minduk
”Bagaimana pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS,” tanya Mendagri di depan Bupati Kupang, Drs. Ayub Titu Eki, MS, Ph.D dan Bupati TTS, Ir. Paul Viktor Mella, M.Si di sela-sela kunjungan Mendagri di Kupang di VIP Bandara El Tari Kupang, Selasa (3/7).
Selasa, 03 Juli 2012
Seputar Minduk
Demikian Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada keteranganya di sela-sela sosialisasi penerapan e-KTP di Denpasar, Senin (2/7). Jika e-KTP dapat diberlakukan seumur hidup, pemerintah diperkirakan akan mampu melakukan penghematan biaya sekitar empat triliun rupiah.
Senin, 02 Juli 2012
Seputar Minduk
Gamawan sendiri mengaku heran, mengapa di UU Nomor 23/2006 diatur masa berlaku e-KTP hanya lima tahun. Padahal, lanjutnya, lebih hemat jika e-KTP berlaku seumur hidup. Kalau toh ada perubahan identitas, seperti pindah domisili, warga yang bersangkutan bisa mengurus perubahan itu setiap saat.
Jumat, 29 Juni 2012
Seputar Minduk
Dari angka ini, 65 juta chip terpasang blangko telah dicetak. Saat ini, pemerintah telah melayani 1 juta e-KTP, meninggalkan 71 juta lainnya masih terdaftar. "Hal ini membutuhkan 71-100 hari dari waktu yang tersedia sampai akhir 2012 sekitar 180 hari," kata Gamawan, Rabu.
Rabu, 27 Juni 2012
Seputar Minduk
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza mengatakan dalam rangka mempersiapkan fase pemanfaatan e-KTP, alat pembaca e-KTP kompak ini sebagai perangkat yang sangat dibutuhkan oleh institusi seperti perbankan untuk membaca data dan verifikasi sidik jari pemegang e-KTP.
Selasa, 26 Juni 2012
Seputar Minduk
Bukan Gamawan namanya kalau tidak bisa memanfaatkan situasi seperti itu. Mendagri langsung memuji Bupati Achmad dengan cara khasnya dengan goyonan; “Nah, itu tadi. Tidak hadir aja bupati, pencapaian perekaman e-KTP sudah melebihi 80 persen. Apalagi lagi hadir, mungkin bisa mencapai seratus persen!”
Senin, 25 Juni 2012
Seputar Minduk
"Soal teknologi dan pendidikan, kita memang masih berada di bawah, namun soal e-KTP, Indonesia se-`level` dengan Jerman," katanya dalam pidatonya dalam pertemuan dengan para pejabat pemerintah daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (21/6).
Jumat, 15 Juni 2012
Seputar Minduk
Tambahan dana itu terkait Program Penataan Administrasi Kependudukan berupa kebutuhan pengadaan blangko KTP berbasis chip atau Electronic KTP (E-KTP) di 197 kabupaten/kota untuk 64.824.745 juta wajib KTP.
Selasa, 12 Juni 2012
Seputar Minduk
"Mereka yang sengaja mengubah data penduduk dan pencatatan sipil dikenakan pidana selama 2,5 tahun dan denda Rp 25 juta," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman di DIY, Senin 11 Juni 2012.
Jumat, 08 Juni 2012
Seputar Minduk
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan kisruh DPT Pilkada DKI itu timbul karena data yang dipakai belum memakai data e-KTP. Sebab, ketika DP4, data awal penyusunan DPT diproses KPU DKI, proses e-KTP masih berlangsung.
Kamis, 07 Juni 2012
Seputar Minduk
"Ada sekitar 80 juta yang sudah merekam, dan sebagian juga telah menerima KTP tersebut," kata menteri dalam acara Rapat Koordinasi Kependudukan Kepulauan Riau di Planet Holiday Hotel Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis malam.
Rabu, 06 Juni 2012
Seputar Minduk
Gamawan mengatakan, Bintan dan Tanjung Pinang sudah hampir selesai. Karena itu, alat perekam dari dua kabupaten/kota di Kepri itu akan dipindah ke Batam. Penambahan alat itu diharapkan mempercepat proses perekaman data di Batam. Saat ini sudah ada 25 alat perekam data di Batam.
Selasa, 22 Mei 2012
Seputar Minduk
"Apakah yang sudah terdaftar itu benar-benar punya hak pilih? Jangan karena keterbatasan waktu, asal ditetapkan. Komisi II mendukung, mundurkan sehari, dua hari, sebulan pun gak ada masalah," tutur Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa seusai rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu di Jakarta, Senin (21/5).
Senin, 21 Mei 2012
Seputar Minduk
“Dari 10 kota dan kabu­paten yang melaksanakan e-KTP tahap II, Mentawai yang paling rendah realisasinya. Saya minta Gubernur Sumbar dapat membantu Mentawai mengejar ketertinggalannya sehingga target perekaman data Oktober mendatang te­rea­lisasi,” ujar Mendagri Ga­mawan Fauzi Rabu malam (16/5).
Rabu, 16 Mei 2012
Seputar Minduk
Hal itu menyusul pembatalan pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menjadi gubernur defenitif yang seyogyanya juga digelar pada Selasa, pukul 09.00 WIB.
Selasa, 15 Mei 2012
Seputar Minduk
"Iya, memang itu (sengketa tapal batas) jadi kendala, tapi bukan berarti tidak ada solusinya," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman Msi dalam "Seminar Nasional Impelemtasi E-KTP Permasalahan dan Solusinya", di Pekanbaru, Provinsi Riau.
Senin, 14 Mei 2012
Seputar Minduk
Gamawan mengatakan, proses perekaman dan pencatatan data kependudukan akan terus dilakukan seiring dinamika yang ada. "Pembuatan e-KTP tak akan berhent i sampai kapanpun," kata Gamawan kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.
Kamis, 10 Mei 2012
Seputar Minduk
Setelah menjabat Mendagri, pada tahun 2010 mantan Gubernur Sumatera Barat ini langsung berinisiatif menargetkan proyek itu harus selesai pada akhir tahun 2012 dengan merekam data 172 juta rakyat Indonesia.
Page : of 3 page(s)
Show 1 - 30 of 62 record(s)
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia