Ditulis Pada 02 Februari 2016 13:22 WIB

Tim Bintur, Bentur Kendala Penyiapan SK Pengangkatan Pejabat Dukcapil Daerah

Bogor - Di bawah komando Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bintur) Ditjen Dukcapil Kemendagri Joko Moersito, SH., MH., jajaran Dit. Bintur yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, bahu membahu menyiapkan SK pengangkatan kembali Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan provinsi dan kabupaten/kota, di Komplek Wisma Tenang Kemendagri Jl. Raya Bogor Cipayung KM 70 Bogor Jawa Barat. 

 

Penyiapan SK pengangkatan kembali para Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota ini dilakukan secara maraton pada tanggal 29-31 Januari 2016. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 83A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa Pejabat  struktural  pada  unit  kerja  yang  menangani  urusan administrasi kependudukan  di  provinsi  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Menteri atas usulan gubernur, dan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur. 

 

Selain itu, Pasal 23 Permendagri 76 Tahun 2015 menekankan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Pejabat yang masih menjabat dilakukan pengangkatan kembali oleh Menteri paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini”. Selanjutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan SE Mendagri Nomor 470/134/SJ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

Keterbatasan waktu, peralatan, jumlah personel, dan banyaknya SK yang harus disiapkan, tidak menyurutkan semangat kerja Tim Bintur dalam menyelesaikan tugas yang sangat menantang serta menguras tenaga dan pikiran ini. Pada Minggu petang, tim pun kembali dengan rasa bangga dan hasil kerja yang memuaskan. Dukcapil***