Ditulis Pada 17 Juli 2018 09:46 WIB

Perluas Pemanfaatan, Kemendagri Jaga Keamanan Data Penduduk

Jakarta – Untuk memperluas pemanfaatan data kependudukan, Kemendagri terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga. Sebagaimana amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), data kependudukan dimanfaatkan untuk semua keperluan. 

 

Di antara pemanfaatannya adalah untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

 

Akan tetapi, pemanfaatan data kependudukan hanya akan membawa dampak yang positif jika disertai keamanan yang tinggi. Untuk itu, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil menerapkan sistem keamanan berlapis dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan. 

 

“Kami jaga betul data ini karena data ini merupakan rahasia, tak seorang pun boleh mendapatkannya,” pungkas Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat tanda tangan kerjasama dengan PT. EDIK di SCTV Tower, Jakarta (13/07/2018).

 

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Adminduk, pemanfaatan data kependudukan bisa diperoleh kementerian/lembaga melalui pemberian hak akses oleh Mendagri melalui Dirjen Dukcapil. Hak akses hanya bisa didapat melalui penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

 

Di dalam PKS, diatur secara ketat hak dan kewajiban kedua belah pihak, terutama jaminan keamanan pemanfaatan data secara ketat sesuai dengan amanat Undang-Undang. 

 

“Dalam rangka pengamanan data, server Dukcapil berada di dalam negeri. Ada Kalibata (Jakarta Selatan), Merdeka Utara (Jakarta Pusat) dan Batam Kepulauan Riau”, rinci Zudan. 

 

Kesempatan yang sama, Direksi PT. EDIK Yuslinda yang mewakili jajaran Direksi EMTEK Grup mendukung penuh pemerintah untuk pemanfaatan data kependudukan sesuai petuntukannya dengan mengutamakan segi keamanan data. 

 

Bahkan, lanjut Yuslinda, faktor keamanan dan data pelanggan menjadi kunci keberhasilan dalam menggunakan pelayanan pembayaran secara elektronik.

 

“Karena ekonomi digital di Indonesia sangat berkaitan erat dengan peranan Dukcapil  dalam proses  verifikasi data pengguna,  dan mendorong optimalisasi pengembangan ekonomi digital yang aman dan tepercaya,” lanjut Yuslinda. 

 

Yuslinda menjabarkan, bisnis fintech atau bisnis digital di Indonesia sedang mengalami peningkatan yang pesat, karena didukung oleh infrastruktur yang baik dalam industri kreatif digital ekonomi. 

 

Ia memprediksi, dengan dukungan data kependudukan, Indonesia akan menjadi pemain ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dukcapil***