Ditulis Pada 09 Juli 2018 17:40 WIB

ORI Puji Respon Cepat Pengaduan Administrasi Kependudukan

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberi apresiasi terhadap respon cepat atas pengaduan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang selama ini ditangani. Selain cepat, pengaduan Adminduk cenderung bisa diselesaikan dengan baik dibanding pengaduan terkait pertanahan, pertanian, atau pertambangan di suatu daerah.

 

Demikian disampaikan Asisten Madya Ombudsman ORI Dominikus Dalu Sogen saat menjadi salah satu narasumber pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola Pengaduan Masyarakat Lingkup Kemendagri di Jakarta, Senin (05/07/2018).

 

“Cepatnya penanganan pengaduan Dukcapil karena kami punya hubungan yang baik di tingkat pusat sampai Dinas Dukcapil daerah. Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan bahkan memberi nomor kontak pribadinya sebagai nomor pengaduan. Tidak segan-segan nomor itu pula ia bagikan kepada masyarakat”, jelas Dominikus. 

 

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pengaduan terkait Adminduk termasuk kelompok pengaduan yang tergolong banyak dikeluhkan masyarakat. Akan tetapi, ia menilai banyaknya keluhan bukan berarti pelayanan Dukcapil tidak bagus.

 

“Pengaduan Dukcapil itu memang banyak. Tapi bukan berarti pelayanannya tidak baik. Banyaknya pengaduan justru menunjukkan seberapa pedulinya masyarakat terhadap pelayanan Adminduk”, lanjutnya. 

 

Di negara-negara maju sekalipun, pengaduan warga terhadap pelayanan publik juga banyak. Bahkan menurutnya, negara-negara yang tergolong sangat maju pun pengaduan warganya paling banyak, bahkan hal-hal yang kita anggap sepele. 

 

“Di negara maju, banyak hal yang menurut kita sepele tapi dikeluhkan oleh warganya. Misalnya ada tetangganya yang memasak, bau masakannya tidak disukai. Itu diadukan oleh warganya”, tambah Dominikus. 

 

Dominikus juga menceritakan kasus unik pengaduan kepada Dinas Dukcapil yang ia tangani. Saat itu, ada seorang lelaki yang mengadukan mantan istrinya karena keluar dari KK dirinya sebagai kepala keluarga. Setelah dilakukan investigasi dan mediasi kedua belah pihak, terungkap fakta bahwa Dinas Dukcapil tidak melakukan mal administrasi dalam proses pemisahan KK. 

 

“Berdasarkan bukti-bukti memang benar Dinas Dukcapil melakukan proses pecah KK dan berkas pengajuan pecah KK semua lengkap. Jadi, menurut aturannya tidak ada alasan bagi Dinas Dukcapil untuk tidak memproses sepanjang persyaratannya lengkap”, jelas Dominikus. 

 

Sementara terkait kemungkinan adanya pemalsuan berkas pengajuan, Dominikus menyarankan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian karena hal itu sudah merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Adminduk.

 

Selain Dominikus, juga hadir narasumber dari Kemen PAN dan RB. Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani dan Kepala Pusat Penerangan Bahtiar juga hadir memberi pengarahan pada Rakor yang mengangkat tema Pengelolaan Pengaduan Masyarakat untuk Mendukung Reformasi Birokrasi ini. 

 

Kegiatan diselenggarkan selama dua hari pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 5-6 Juli 2018 dan diikuti sekitar 60 orang peserta yang berasal dari para pejabat pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Kemendagri. Dukcapil***