Ditulis Pada 09 April 2018 13:57 WIB

Kemendagri Fokus Percepat KTP-el dan Akta Kelahiran Warga Miskin

Jakarta – Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil diberi mandat menjalankan dua rencana aksi. 

 

Sesuai dengan tugasnya, Ditjen Dukcapil menjalankan dua rencana aksi, yakni percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dan KTP-el bagi masyarakat miskin. 

 

Warga miskin dalam undang-undang administrasi kependudukan, tergolong penduduk rentan yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah, terutama terkait kepemilikan identitas kependudukan. 

 

“Momen ini untuk memperkuat komitmen kita dalam mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran dan KTP-el bagi warga miskin yang merupakan penduduk rentan administrasi kependudukan”, jelas Kepala Bagian Perencanaan Adel Trilius di Jakarta, Selasa (03/04/2018). 

 

Hal ini ia sampaikan mewakili Sekretaris Ditjen Dukcapil pada rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial serta Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pemetaan kabupaten/kota wilayah kantong kemiskinan sebagai sasaran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). 

 

Rapat ini membahas dua hal terkait pemetaan kabupaten/kota wilayah kantong kemiskinan serta pemetaan wilayah kantong kemiskinan sebagai sasaran RANHAM percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dan KTP-el

 

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Mokhamad O. Royani menyampaikan, daerah timur Indonesia masih menjadi basis penduduk miskin. 

 

“Seperti NTT, Papua, dan Papua Barat. Daerah-daerah ini masih menjadi zona merah kemiskinan”, jelas Royani. 

 

Untuk itu, sangat tepat menurutnya jika program-program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan berfokus di daerah timur. 

 

“Termasuk program percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dan KTP-el oleh Kementerian Dalam Negeri”, lanjutnya.

 

Untuk diketahui, RANHAM merupakan gerakan nasional lintas kementerian/lembaga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sebagai perwujudan HAK Asasi Manusia. 

 

Untuk kesuksesan gerakan ini, telah dibentuk Sekretariat Bersama lintas kementerian/lembaga antara Kementerian Hukum dan HAM, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian PPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri. Dukcapil***