Ditulis Pada 02 Juli 2018 10:14 WIB

Kemendagri Dorong Masyarakat Kota Hingga Desa Tertib Adminduk

Jakarta – Kewajiban negara untuk melindungi bukan hanya bagi sebagian kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Konstitusi memberi mandat kepada pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

 

Untuk itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa bentuk perlindungan negara dalam bidang Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah melalui pemberian dokumen kependudukan seperti KTP-el, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan sejenisnya kepada seluruh warga negara. 

 

Akan tetapi, Zudan menyadari kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib Adminduk belum mengarah kepada kesadaran aktif. Masyarakat cenderung mengurus dokumen kependudukan bila merasa memerlukan seperti untuk keperluan masuk sekolah bagi anak-anak, pendaftaran haji dan umrah, pengurusan rekening bank dan asuransi kesehatan, dll. 

 

Padahal, dokumen kependudukan merupakan instrumen utama bagi negara dalam melayani dan membahagiakan masyarakat. Untuk itu, Prof. Zudan mengajak masyarakat agar sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, di kota maupun di desa. 

 

“Menuju masyarakat Indonesia yang bahagia, kami pemerintah mendorong agar masyarakat diperkotaan maupun pedesaan akan pentingnya dokumen kependudukan. Semua biayanya gratis," ungkap Prof. Zudan pada acara pagelaran wayang kulit dalam rangka Puncak Peringatan Bulan Bhakti Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jum’at (02/07/2018). 

 

Kegiatan yang juga dimanfaatkan sebagai media sosialisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kepada masyarakat tersebut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga lain, serta masyarakat. Mendagri Tjahjo Kumolo hadir langsung menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Pandawa Manunggal yang didalangi oleh Dalang Ki Anom Dwijo Kangko ini.

 

“Wayang merupakan simbol rasa persatuan dan kesatuan Indonesia yang harus dijaga," lanjut Prof. Zudan.

 

Sementara Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha mengatakan, mengikuti acara nonton wayang bersama ini merupakan puncak pelaksanaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018. 

 

Baginya, pagelaran wayang kulit bukan semata hiburan, tetapi lebih merekatkan rasa persatuan dan kesatuan.

 

"Salah satunya negara menjamin hak-hak rakyat dengan melindungi dan mengayomi," terang I Gede Suratha. Dukcapil***