VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Artikel Kependudukan
Jumat, 11 Juli 2003
Memperingati Hari Kependudukan Sedunia

Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, bertepatan tanggal 11 Juli 2003 Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan seminar sehari “Memantapkan Kebijakan Penataan Persebaran Penduduk di Era Otonomi Daerah” dengan tema Mobilitas Penduduk dalam Era Otonomi Daerah yang Menjamin Persatuan dan Kesatuan, bertempat di Hotel Indonesia Jakarta. Dalam rangkaian acara seminar tersebut, sebelumnya diawali dengan acara pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Juli 2003 di Hotel Bumi Karsa Bidakara Jakarta. Pada acara seminar dibahas beberapa makalah yang berjudul :

  1. Pola-pola dan trend risent migrasi menurut sensus penduduk tahun 2000;
  2. Perpindahan penduduk berkaitan dengan hak azasi manusia; 
  3. Perpindahan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk; 
  4. Otonomi daerah dan mobilitas penduduk; 
  5. Pengelolaan pendaftaran migrasi internal dan internasional;
  6. Model pengendalian pendatang tanpa terjadi kontroversi;
  7. Pembinaan Pemda terhadap penyiapan Sumber Daya Manusia Daerah Asal dalam mendukung penyebaran tenaga kerja ke luar daerah.

Dalam sambutannya, Menteri mengharapkan dalam seminar dapat dirumuskan pokok-pokok pikiran dan konsep konsep dasar sebagai bahan perumusan kebijakan mobilitas penduduk yang bersifat filosofis dan normatif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan di Pusat dan Daerah agar dapat membina terselenggaranya persebaran penduduk yang mantap, tertib dan terarah serta dapat diimplementasikan. Secara khusus, Menteri mengharapkan agar hasil seminar dapat mewarnai kebijakan Departemen Dalam Negeri dan sekaligus memberi bahan kepada seluruh komponen terkait untuk menyusun program yang mendukung pengendalian migrasi dan persebaran penduduk yang lebih seimbang di seluruh wilayah. Apa yang dihasilkan ini kiranya dapat menjadi salah satu acuan utama kebijakan Departemen/Instansi terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan yang paling penting ialah manfaat yang dapat dipetik dari hasil seminar nantinya.

Artikel Kependudukan Lainnya
Jumat, 09 Januari 2009
Permasalahan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Yan (2004) mengatakan bahwa sejak era 1970-an, permasalahan ini menduduki posisi teratas. Selama 35 tahun, permasalahan TKI tidak mengalami perkembangan yang berarti. Rumitnya permasalahan ini melibatkan banyak faktor baik dalam (Indonesia) maupun luar negeri (Malaysia).
Jumat, 09 Januari 2009
Perjalanan reformasi sudah memasuki tahun kesepuluh, dan tuntutan mendasar dari reformasi juga salah satunya memperbaikan pelayanan publik yang selama ini sangat bobrok dan banyak diskriminasi didalamnya di masa Orde Baru. Pelayanan Publik diartikan sebagai, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
Kamis, 08 Januari 2009
Mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah.
Kamis, 08 Januari 2009
Ungkapan “al-jannah tahta aqdam al-ummahat” (surga di bawah telapak kaki ibu) sangat populer di telinga kita dan dipercaya bahwa itu merupakan ajaran semua agama.
Kamis, 08 Januari 2009
Slogan diatas sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terutama, hal ihwal mengenai cengkeraman kemiskinan massal di tengah badai bencana ditambah makin sulitnya situasi ekonomi.
Senin, 28 Juni 2004
Hari ini, seperti tahun-tahun yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Keluarga Nasional. Kita memperingati Hari Keluarga Nasional setiap tahun, karena kita menyadari pentingnya peranan keluarga bagi kehidupan kita, bagi anak-anak kita, serta bagi masyarakat dan bangsa kita.
Kamis, 24 Juni 2004
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka pembukaan Pameran Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2004 di Kota Balikpapan, Kaltim.
Selasa, 30 Maret 2004
Mengawali pertemuan silaturahmi ini, pertama-tama ijinkanlah kami mengajak Saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas taufik dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul untuk memperingati ulang tahun terbentuknya Ditjen Administrasi Kependudukan yang ke 2 tanggal 28 Maret 2004.
Jumat, 11 Juli 2003
Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, bertepatan tanggal 11 Juli 2003 Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan seminar sehari - Memantapkan Kebijakan Penataan Persebaran Penduduk di Era Otonomi Daerah - dengan tema Mobilitas Penduduk dalam Era Otonomi Daerah yang Menjamin Persatuan dan Kesatuan
Minggu, 13 Oktober 2002
Konstitusi mengamanatkan, bahwa negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada penduduknya. Disamping itu, negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk, serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia