DJKN Gandeng Dukcapil Urus Kekayaan Negara


2019-05-10 19:52:56

Jakarta - Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap dengan lebih rapinya data kependudukan maka pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan bagi kepentingan pelayanan publik yang lebih cepat. 

"Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan juga menjadi jauh lebih akuntabel dibandingkan dengan masa lalu," ujar Prof. Zudan usai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el di kantor DJKN, Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 265.185.520 semuanya sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Semua layanan publik bagi penduduk Indonesia kini menggunakan NIK sebagai basis utamanya. "Dengan NIK proses otentikasi penduduk jauh lebih cepat dan akurat. Proses berpemerintahan maupun proses bisnis menjadi semakin mudah," jelas Zudan lagi.

NIK disusun menggunaan kriteria kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan, tanggal lahir dan nomor urut pembuatan. Ada 16 digit NIK semuanya tak ada yang sama. 

"Inilah yang menjadi faktor penunggalan penduduk, sehingga satu penduduk hanya memiliki satu identitas dan satu NIK. Inilah yang disebut single identity number," ujar Zudan yang juga pernah berkarir pertama kali sebagai pegawai negeri sipil di DJKN. 

Melalui sekitar 1.211 kementerian/lembaga dan swasta yang sudah bekerja sama memanfaatkan data kependudukan, Ditjen Dukcapil memperoleh reverse data atau data umpan balik. "Reverse data inilah yang terus menyempurnakan data kependudukan Dukcapil sehingga terbangun big data kependudukan sekaligus profiling penduduk,"  
kata Prof. Zudan. 

Selain dengan NIK, verifikasi nasabah bisa dilakukan dengan data biometrik berupa sidik jari, iris mata dan face recognition atau pemindai wajah. 

Ke depan, kata Prof. Zudan, dengan memanfaatkan data kependudukan akan ada standar baru untuk pelayanan publik. Masyarakat tak perlu menunggu lama menyelesaikan urusannya. 

Soal ini Prof. Zudan punya gambaran menarik. Seperti menunggu pesanan steak, pelanggan butuh waktu minimal 15 menit sampai makanan diantar ke meja untuk dinikmati. Restoran itu masih kalah cepat dengan layanan rumah makan Padang yang makanannya sudah siap saat dipesan dan langsung disajikan di atas meja.

"Begitu juga layanan publik dengan memanfaatkan data kependudukan NIK, data biometrik sidik jari, iris mata dan face recognition urusan verifikasi nasabah bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik," tutup Prof. Zudan. Dukcapil***