Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan penyegaran struktur organisasi di lingkungan internalnya. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi melantik dan mengambil sumpah dua pejabat pengawas di Gedung C Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Langkah rotasi posisi ini diambil untuk memperkuat kinerja pelayanan administrasi kependudukan di tingkat pusat. Kedua pejabat yang dilantik saling bertukar posisi (tour of duty), yakni:
Tri Ade Sulistyo, yang memangku jabatan baru sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum pada Bagian Umum Sekretariat Ditjen Dukcapil. Sebelumnya, Tri menduduki posisi Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN).
Indra Fatmawijaya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat IDKN. Ia sebelumnya bertugas sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum pada Bagian Umum Sekretariat Ditjen Dukcapil.
Bersamaan dengan penyegaran birokrasi tersebut, ditetapkan pula sejumlah posisi Ketua Tim Kerja (Katim) untuk memperkuat operasional dan efektivitas layanan teknis di lingkungan Ditjen Dukcapil, antara lain: Mudadi, sebagai Ketua Tim Kerja Wilayah III pada Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah; Sesario Fernandes, sebagai Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pencatatan Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Zefanya Yosua Jocom, sebagai Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan Adminduk pada Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dalam arahannya, Teguh Setyabudi menegaskan bahwa pergeseran posisi dalam jajaran birokrasi merupakan hal wajar sekaligus strategis. Langkah ini bertujuan menjaga kebugaran organisasi dan memperluas wawasan kepemimpinan para pejabat. "Penyegaran organisasi seperti ini penting untuk menjaga dinamika kerja dan kesinambungan program. Mutasi posisi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan upaya memperkuat sinergi internal demi pelayanan publik yang makin cepat, akurat, dan responsif," ujar Teguh.
Ia berpesan agar para pejabat segera beradaptasi dengan ritme kerja di unit baru. Penguatan integrasi data kependudukan nasional dan efisiensi tata usaha sekretariat menjadi fokus utama yang harus langsung dikawal. "Masyarakat membutuhkan kepastian layanan data kependudukan yang aman dan terintegrasi. Karena itu, tata kelola di lini pendukung seperti tata usaha harus berjalan presisi dan tanpa hambatan," tegasnya.
Melalui rotasi dan penguatan kepemimpinan tim kerja ini, Ditjen Dukcapil berharap tata kelola administrasi internal makin solid sehingga berdampak langsung pada kualitas layanan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar