Jakarta — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menandatangani Nota Kesepahaman tentang sinergi tugas, fungsi, dan wewenang kedua lembaga. Penandatanganan berlangsung di Ruang Auditorium Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid.
Adapun nota kesepahaman ini menitikberatkan pada pemanfaatan data kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendukung program pembangunan keluarga, pendataan keluarga, serta berbagai program strategis BKKBN.
Ruang lingkup kerja sama mencakup antara lain: Pemanfaatan Data Kependudukan dan NIK sebagai basis data utama program BKKBN; Pendataan Keluarga (PK) dengan dukungan data Dukcapil yang akurat dan terintegrasi; Dukungan Program Bangga Kencana, termasuk seperti GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), dan SIDAYA (Lansia Berdaya), yang merupakan bagian dari lima program quick wins untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Selain itu MoU tersebut juga mencakup perencanaan dan evaluasi kebijakan berbasis data kependudukan yang inklusif dan valid.
Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN, Wiyaji menjelaskan tujuan utama nota kesepahaman ini adalah mewujudkan data tunggal keluarga, meningkatkan efektivitas program, mendukung pembangunan nasional, serta mempermudah akses layanan publik.
“Data kependudukan yang akurat adalah fondasi bagi setiap kebijakan pembangunan keluarga. Dengan dukungan Dukcapil, kami dapat memastikan program penurunan stunting berjalan tepat sasaran, sekaligus memperkuat basis data keluarga Indonesia. Sinergi ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan generasi emas Indonesia,” kata Menteri Wiyaji.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menyampaikan komitmen Kemendagri dalam mendukung nota kesepahaman ini. “Ditjen Dukcapil berkomitmen menyediakan data kependudukan yang valid dan terintegrasi untuk mendukung program-program BKKBN. Melalui nota kesepahaman ini, kami ingin memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan berbasis data tunggal, sehingga pelayanan publik lebih efisien dan masyarakat memperoleh manfaat nyata,” kata Dirjen Teguh.
Dirjen Teguh menambahkan bahwa nota kesepahaman ini bukan hanya soal data, tetapi tentang masa depan anak-anak dan keluarga di Indonesia. "Dengan data yang akurat, kita bisa mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan pendampingan lebih cepat, sehingga intervensi program pembangunan keluarga dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dukcapil siap mendukung penuh agar setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya,” Teguh menandaskan.
Pada berbagai kesempatan, Mendagri Tito Karnavian senantiasa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya integrasi data kependudukan dengan program BKKBN adalah wujud nyata dari semangat whole of government. "Saya minta agar kerja sama ini dijalankan secara konsisten, dengan memastikan keamanan dan validitas data. Tujuannya jelas: Memperkuat pembangunan keluarga, dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Dukcapil harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan data yang bisa diandalkan untuk semua program nasional,” demikian Mendagri Tito Karnavian. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar