Jakarta — Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi memimpin koordinasi gerakan tanggap darurat menyusul gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Persoalan administrasi kependudukan ikut muncul di tengah situasi darurat. Dokumen hilang atau rusak, warga mengungsi, dan akses ke kantor pelayanan terputus. Di tengah kondisi itu, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bergerak dengan pola jemput bola, dengan tidak hanya membawa personel, tetapi juga perangkat pelayanan dan bahan habis pakai agar pencetakan dokumen dapat dilakukan langsung di lokasi.
Selama empat hari, mulai 24 hingga 27 Agustus 2026, Dirjen Teguh Setyabudi menurunkan enam tim pelayanan ke tujuh wilayah terdampak. Ketujuh kabupaten yang menjadi sasaran utama adalah: Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Langkah ini dilakukan atas perintah langsung Menteri Dalam Negeri untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan yang lumpuh dan mengganti dokumen warga yang hilang atau rusak pascagempa. "Ini juga bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Bagi warga yang kehilangan KTP-el, misalnya, dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas. Ia dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga keperluan administrasi lainnya," kata Dirjen Teguh menjelang keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, Senin (24/8/2026) pagi.
Di Nagekeo, yang merupakan salah satu wilayah terdekat dengan pusat gempa, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara di Kabupaten Ngada, tim membuka layanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Pada Selasa (25/8) besok tim dijadwalkan bergerak sejak pagi menuju titik-titik pelayanan. Dari Nagekeo, sebagian personel bergerak menuju Riung, Ngada, untuk melayani warga yang terdampak.
Kehadiran petugas di lokasi pengungsian menjadi penting, karena dalam situasi bencana warga tidak selalu memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan. Sebagian masih berada di tenda pengungsian, sementara sebagian lainnya harus menghadapi kerusakan rumah dan fasilitas umum.
Tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bergerak di Kabupaten Manggarai Barat. Di wilayah ini, tim membawa satu set alat rekam KTP-el dan satu set alat cetak KTP-el. Peralatan tersebut digunakan untuk pelayanan jemput bola. Setelah pelayanan, dukungan juga diberikan kepada pemerintah daerah berupa dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Pola serupa diterapkan di Kabupaten Manggarai dengan Ibu Kota Ruteng. Tim dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum . Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa untuk mendukung pelayanan di Labuan Bajo dan wilayah terdampak lainnya. Dukungan peralatan dan bahan pelayanan juga diserahkan kepada pemerintah daerah agar layanan tidak berhenti setelah tim pusat meninggalkan lokasi.
Menjangkau Manggarai Timur
Di Kabupaten Manggarai Timur, tim dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Wilayah ini termasuk daerah yang mengalami dampak cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara. Tim membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el serta menyerahkan dukungan berupa dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet kepada pemerintah daerah.
Dukcapil daerah menjadi mitra utama dalam memastikan pelayanan dapat berlangsung cepat. Tim pusat membantu memperkuat kapasitas yang sudah dimiliki daerah, sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera ditangani.
Nagekeo dan Ngada: Dua wilayah dalam satu gerakan
Untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo, pelayanan dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Dua wilayah ini mendapat dukungan lebih besar karena tim melayani dua kabupaten sekaligus. Sebanyak dua set alat rekam KTP-el dan dua set alat cetak KTP-el dibawa ke lapangan.
Dukungan tersebut kemudian dilengkapi empat outer blanko KTP-el, dua ribbon, dua film, empat rim kertas, serta satu printer inkjet. Masing-masing kabupaten mendapatkan dukungan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan.
Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena dan jajaran pemerintah daerah. Sementara di Nagekeo, koordinasi dilakukan bersama Bupati Simplisius Donatus dan jajaran. Pertemuan dengan kepala daerah menjadi bagian penting dari gerakan tersebut. Sebab, pelayanan administrasi kependudukan dalam situasi bencana tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan posko penanganan bencana, pemerintah kabupaten, serta perangkat Dukcapil di daerah.
Ende dan Sikka ikut diperkuat
Gerakan jemput bola berlanjut ke Kabupaten Ende. Tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Erliani Budi Lestari. Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa ke Ende. Pemerintah daerah juga mendapatkan dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan Plh. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ahmad Ridwan.
Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el disiapkan untuk pelayanan warga terdampak. Dukungan bahan pelayanan dengan jumlah yang sama juga diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dengan demikian, dukungan Ditjen Dukcapil tidak berhenti pada pelayanan langsung kepada warga. Ada upaya memastikan daerah tetap memiliki amunisi untuk melanjutkan pelayanan secara mandiri setelah tim pusat kembali.
Bukan hanya soal dokumen
Gempa besar yang mengguncang Flores menimbulkan dampak luas. Sejumlah kabupaten mengalami korban jiwa, warga luka-luka, kerusakan bangunan, serta perpindahan warga ke lokasi pengungsian. Manggarai menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengungsi terbesar. Nagekeo menjadi wilayah penting karena berada di sekitar pusat gempa. Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Ngada juga menghadapi dampak kerusakan dan korban dengan tingkat yang berbeda.
Di tengah penanganan darurat yang melibatkan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur kemanusiaan, pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan. Sebab, ketika seseorang kehilangan dokumen kependudukan, yang ikut terancam bukan hanya selembar kartu atau selembar kertas. Ada akses terhadap hak-hak administratif warga yang harus tetap dijaga.
Karena itu, strategi Ditjen Dukcapil kali ini diarahkan untuk mendatangi warga, bukan menunggu warga datang ke kantor. “Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Ia menegaskan, jajaran Dukcapil di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Perangkat pelayanan yang dibawa ke lapangan sekaligus menjadi dukungan agar pemerintah daerah dapat terus memberikan pelayanan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Gerakan jemput bola di Flores menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut rumah, jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Identitas warga juga harus dipulihkan. Karena dari identitas yang valid, warga dapat kembali mengakses berbagai layanan dan haknya sebagai warga negara. Dukcapil hadir di tengah bencana. Mendekatkan layanan, memulihkan identitas, dan memastikan warga tetap tercatat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar