Makassar - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyetujui langkah Dinas Dukcapil Provinsi DKI menonaktifkan sekitar 200 ribu KTP warganya yang sudah berdomisili di luar Jakarta.
Dirjen Teguh mengaku sudah beroordinasi dengan Kadis Dukcapil Provinsi DKI Budi Awaluddin. Namun, dirinya meminta Kadis Budi Awaluddin untuk terlebih dulu melakukan sosialisasi. "Begitupun dengan Dukcapil Minahasa bakal menonaktifkan sekitar 32 ribu penduduknya yang sudah pindah ke Manado," kata dia dalam forum Rapat Koordinasi Dinas Dukcapil se-Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (28/4/2023).
Bagi Dirjen Teguh, penonaktifan data penduduk yang pindah domisili dan sudah tidak tinggal di alamat yang tertera di KTP-el juga terkait dengan kepentingan pemilu yang memang memerlukan akurasi data penduduk. "Saya berharap ada upaya penonaktifan NIK bagi WNI yang sudah meninggal dunia. Tolong lakukan sosialisasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat."
Selanjutnya terkait penerapan identitas kependudukan digital, IKD atau KTP digital. Menurut Teguh, ke depan IKD akan diberlakukan secara lebih masif dan lebih canggih. Ditjen Dukcapil, kata Teguh, mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia sebesar USD 250 juta atau Rp1,6 triliun.
"Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum tuntas. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD," jelasnya.
IKD bakal menjadi hub pelayanan publik lainnya. Sekarang memang masih ada berbagai keterbatasan. "Sistem dan infrastruktur jaringan dan teknologi IT harus diperkuat. Infrastruktur kita ada yang dari tahun 2011 bahkan ada yang 2004 dan yang terbaru tahun 2015. Sudah end of life, atau end of service, ini yang akan kita benahi," urainya lebih jelas.
IKD juga masih harus dikembangkan terkait aspek kemanfaatan. Sebab, masih kata Dirjen Teguh, belum semua bank menggunakan IKD untuk transaksi keuangan. "Kecepatan teknologi belum diikuti dengan kecepatan reformasi regulasi. Penyempurnaan peraturan perundangan tidak secepat perkembangan teknologi. Termasuk juga reformasi regulasi harus diimbangi dengan SOP dan penyesuaian sistem kerja yang lain. Ini sedang kita bahas bersama BI dan OJK."
Dirinya pun menyadari betapa sulitnya untuk mengejar target IKD yang 25 persen. "Namun tetap harus kita masifkan. Karena nanti tanggal 23 ada launching mal pelayanan publik (MPP) digital yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP," ungkapnya pula.
Persoalannya adalah bagaimana Dukcapil harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. IKD sebagai hub pelayanan publik sudah bisa untuk pemilu, pelayanan kesehatan, NPWP, SIM.
"Masalahnya belum semua K/L legowo atau memiliki mindset yang sama. Mestinya kalau kita bicara digitalisasi, bukan lagi 'dataku dataku datamu datamu' tetapi diksinya adalah 'Data kita'. Penyamaan persepsi ini yang akan kita masifkan bersama berbagai K/L."
Teguh pun menjelaskan, dengan kerja bersama Bank Dunia, format IKD bakal lebih canggih. "Oleh karena itu, harus kita mulai masifkan dari sekarang," katanya memungkas keterangan.
Di akhir acara Dirjen Teguh Setyabudi berkenan memberikan oleh-oleh dari pusat berupa 4 ribu keping blanko KTP-el dan diserahkan secara simbolis kepada Kadis Dukcapil Sulsel Sukarniaty Kondolele disaksikankan Direktur Capil Handayani Ningrum.
Sementara itu dalam berbagai kesempatan Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris mengatasi makin mahalnya biaya blanko KTP-el, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.