Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri siap mendukung penuh peluncuran Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sistem pembayaran digital, dan data exchange.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Reformasi Perlindungan Sosial–Digital Public Infrastructure yang diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melalui Zoom meeting dari Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Direktur Eksekutif DEN Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi, Tubagus Nugraha, dan dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian strategis, termasuk Kemensos, Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Dalam Negeri. Dari Kemendagri, hadir Mensuseno, Eko Sukrisna dari Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), dan Asep Firdaus beserta Tim Teknis dari Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
"Peluncuran Portal Perlinsos ini akan menjadi tonggak penting dalam transformasi layanan sosial berbasis digital, dengan Kota Surabaya sebagai lokasi piloting pada 17 Agustus 2025," ujar Tubagus.
Adapun tema besar peluncuran tersebut adalah: “Peluncuran Portal Perlinsos yang Terintegrasi dengan IKD, Digital Payment, dan Data Exchange (Piloting di Surabaya)”.
Untuk itu, dalam waktu dekat, Ditjen Dukcapil bakal memetakan dan mendata sekitar 116 ribu masyarakat miskin di Surabaya, termasuk 50 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) existing, dan 30 ribu PKH aktif. Pendataan ini menjadi dasar integrasi IKD sebagai identitas digital tunggal untuk mengakses bantuan sosial.
"Dukcapil akan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Jatim, Dukcapil Kota Surabaya, Kemensos, dan Dinas Sosial setempat untuk melakukan registrasi jemput bola IKD bagi masyarakat yang memiliki smartphone," ungkap Mensuseno.
Anggaran sebesar Rp3 miliar telah disiapkan dalam DIPA untuk mendukung kegiatan ini.
Rapat juga menekankan pentingnya percepatan verifikasi biometric melalui face recognition untuk keperluan validasi data penerima bansos, yang saat ini masih dalam proses di Inspektorat Jenderal Kemendagri. Selain itu, pengadaan fitur Liveness Detection dan pengembangan IKD dalam kerangka Pembiayaan Luar Negeri (PHLN) juga didorong agar segera terealisasi.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setiabudi, dalam kesempatan lain menyatakan bahwa sebagai bagian dari program nasional, peluncuran IKD tidak hanya terbatas di Surabaya, tetapi juga akan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. "Fokusnya pada 10 juta penduduk di kelompok Desil 1 dan 2. Kami berkomitmen menjadikan identitas digital sebagai gerbang utama perlindungan sosial yang akurat, efisien, dan berkeadilan," tegasnya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar