Jakarta — Senior Digital Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, memaparkan perkembangan dan arah masa depan identitas digital dalam forum terbaru mengenai transformasi layanan publik. Ia menekankan bahwa digital ID bukan sekadar teknologi, melainkan fondasi bagi inklusi layanan, efisiensi ekonomi, dan kepercayaan masyarakat.
“Di era digital, kemampuan membuktikan siapa diri kita secara online sama pentingnya dengan identitas fisik. Digital ID adalah pintu masuk menuju layanan publik dan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Marskell dalam Sesi Panel I Digital Identity Forum pada Rakornas Dukcapil dengan Lembaga Pengguna Pusat yang berlangsung di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Marskell menjelaskan terdapat tiga model utama identitas digital yang berkembang di dunia, yaitu: 1). Centralized: berbasis registrasi nasional tunggal; 2). Federated: melibatkan beberapa penyedia identitas (IDP) yang terhubung dengan registrasi nasional; dan 3). Decentralized: memungkinkan verifikasi lintas basis data dengan standar kredensial terverifikasi.
Menurutnya, tren global kini bergerak menuju digital ID wallets, dengan standar internasional seperti World Wide Web Consortium (W3C) Verifiable Credentials dan mDL/mDocs.
Sekadar informasi W3C Verifiable Credentials (VC) adalah standar teknis yang dikembangkan oleh W3C yang memungkinkan penerbitan dan verifikasi kredensial digital secara aman, terdesentralisasi, dan teruji keasliannya. Fungsinya mirip dengan dokumen fisik seperti paspor, SIM, atau ijazah, tetapi dalam format digital yang kriptografis dan tahan manipulasi.
Sedangkan mDL/mDocs merujuk pada standar identitas digital global untuk dokumen identifikasi bergerak (mobile identification documents) yang merupakan format kredensial digital terenkripsi yang aman, terenkripsi, dan distandarisasi secara internasional.
“Dompet digital identitas akan menjadi masa depan, bukan hanya menyimpan dokumen, tetapi juga menghubungkan pembayaran, data kesehatan, hingga layanan lintas negara,” jelas Marskell.
Marskell lebih jauh menyoroti kemajuan signifikan di kawasan ASEAN, dengan aplikasi digital ID yang sudah berjalan di Singapura (Singpass), Indonesia (IKD), Malaysia (myDigital ID), Brunei (BruneiID), Thailand, dan Vietnam. “ASEAN sedang menuju kerangka bersama, sehingga warga dapat mengakses layanan lintas negara dengan identitas digital yang aman dan terpercaya,” katanya.
Masa Depan IKD di Indonesia
Dalam paparannya, Marskell menekankan dukungan Bank Dunia terhadap pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia. Tahun depan, IKD akan dilengkapi fitur onboarding online dengan deteksi liveness, antarmuka baru, serta regulasi presiden terkait e-KTP digital.
“Bank Dunia senang dapat mendukung Indonesia dalam memperluas penggunaan IKD, terutama untuk sektor keuangan dan layanan publik. Targetnya, 100 juta pengguna akan terintegrasi dengan ekosistem digital nasional,” ungkapnya.
Keterkaitan dengan Digital Public Infrastructure
Marskell juga menyoroti pentingnya keterhubungan digital ID dengan sistem pembayaran dan berbagi data. NIK dapat digunakan sebagai proxy address untuk rekening bank, sementara verifiable credentials memungkinkan berbagi data yang aman dan transparan. “Semua ini hanya mungkin jika identitas digital aman dan dipercaya. Tanpa kepercayaan, ekosistem digital tidak akan berkembang,” tegasnya.
Bank Dunia saat ini menjalankan proyek senilai lebih dari USD 250 juta di Indonesia, mencakup registrasi sipil, infrastruktur TIK, e-KYC, adopsi digital ID, hingga penguatan kapasitas kelembagaan. Proyek ini ditargetkan menambah 4 juta penduduk dengan NIK di 12 provinsi prioritas, serta mendorong 50 juta transaksi e-KYC di sektor perbankan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar