Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Hampir semua program pemerintah mulai dari penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, bahkan hingga pengendalian inflasi.
"Kemendagri juga membentuk Satgas untuk mempercepat program prioritas seperti pemberian Makan Bergizi Gratis untuk siswa, dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih," demikian paparan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertajuk "Arah Kebijakan Kemendagri 2025-2029 dalam Mendukung Indonesia Emas 2045" dalam Seminar Nasional "Kemendagri Berbakti Untuk Negeri" di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Mendagri Tito menjelaskan, untuk periode 2025–2029 kebijakan Kemendagri adalah mendukung visi Indonesia Emas 2045. "Kebijakan ini berfokus pada transformasi nasional melalui 5 pilar utama, yaitu transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, dan ketahanan ekologi," ulas Mendagri.
Target utamanya meliputi peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan emisi karbon menuju net zero emission. Kemendagri juga berperan dalam memperkuat pemerintahan daerah dengan menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) dengan kebijakan nasional, termasuk tindak lanjut UU Cipta Kerja.
Lebih lanjut Tito menyoroti pembangunan wilayah sebagai salah satu fokus utama, dengan peningkatan alokasi Dana Desa mencapai Rp678,65 triliun sejak 2015 untuk membangun infrastruktur dasar dan mendukung perekonomian masyarakat.
"Di sisi lain, Kemendagri mendorong penerapan smart governance melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik," kata Tito.
Selain itu, sinergi lintas sektor dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung program-program pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti pembangunan rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
Upaya Kemendagri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan aktif mengendalikan inflasi melalui rapat koordinasi mingguan, telah membuahkan hasil menggembirakan. "Inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,37 persen pada Juli 2025, menempati peringkat ke-76 dunia," ungkapnya.
Arahan terakhir, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN, penguatan tata kelola yang inovatif dan transparan, serta optimalisasi Musrenbang sebagai wadah kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, Kemendagri berkomitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar