Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menerima penghargaan bergengsi Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam rangkaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam acara khusus yang mengintegrasikan Peresmian Mal Pelayanan Publik Triwulan IV dan Penyerahan Apresiasi OPSI KIPP 2025, di Ruang Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Penghargaan OPSI KIPP merupakan bentuk pengakuan tertinggi pemerintah terhadap inovasi-inovasi pelayanan publik yang dinilai mampu memberikan dampak signifikan, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Pada tahun 2025, terdapat 28 inovasi yang terpilih dari 3.051 proposal inovasi berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penghargaan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB nomor B/277/PP.00.05/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Outstanding Public Service Innovations Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2025.
Inovasi dari Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil, yaitu “NIK Sehat” menjadi pemenang dalam kategori penyediaan layananan kesehatan. NIK Sehat sebagai wujud komitmen Kemendagri dalam melakukan terobosan digital yang menyentuh hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang kesehatan.
Inovasi “NIK Sehat” merupakan sebuah lompatan besar dalam integrasi data kependudukan dengan ekosistem layanan kesehatan nasional. Dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity, platform ini memungkinkan setiap warga negara mengakses berbagai layanan kesehatan secara lebih cepat, akurat, dan terpadu. Hanya dengan menyebutkan NIK atau menunjukkan KTP-el, masyarakat langsung mendapatkan layanan medis tanpa terkendala data yang tidak valid, atau dokumen yang tidak lengkap.
Melalui “NIK Sehat”, proses pendaftaran pasien di fasilitas kesehatan dan rumah sakit bisa lebih mudah dan cepat, karena data pasien sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil. Sejak tahun 2022, NIK menjadi nomor identitas tunggal kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, sehingga layanan medis dapat dilakukan dengan lebih efisien, data riil time, dan tidak ada duplikasi data. Inovasi ini juga telah berperan penting dalam mendukung program nasional seperti vaksinasi, penanganan Covid-19, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sosial dan subsidi, penanganan kemiskinan esktrem, identifikasi korban bencana hingga pencegahan korupsi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyambut baik penghargaan ini sebagai apresiasi terhadap kerja keras Kemendagri dan jajaran Dukcapil pusat sampai daerah. Tito menegaskan bahwa inovasi “NIK Sehat” sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Penghargaan OPSI KIPP 2025 ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus memperluas dan mendalami integrasi data kependudukan ke dalam berbagai sektor pelayanan publik. ‘NIK Sehat’ adalah bukti bahwa kolaborasi data antara sektor kependudukan dan kesehatan dapat menciptakan layanan yang lebih inklusif, responsif, dan tanggap terhadap kebutuhan rakyat,” ujar Tito Karnavian.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Teguh Setyabudi, yang turut menjadi penggerak utama inovasi ini, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi panjang antara Kemendagri dan BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. “Inovasi ‘NIK Sehat’ dibangun di atas infrastruktur data kependudukan yang terus kami tingkatkan keakuratan dan keamanannya. Dengan penghargaan ini, kami bertekad untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan NIK sebagai kunci akses layanan publik yang terintegrasi, tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan, sosial, dan perlindungan masyarakat,” jelas Teguh Setyabudi.
Penyerahan penghargaan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri, gubernur, bupati, wali kota, serta kepala instansi penerima OPSI lainnya, yang mencerminkan semangat gotong royong dalam inovasi pelayanan publik. Penghargaan ini tidak hanya menjadi momentum pemberian apresiasi, tetapi juga sebagai platform berbagi pembelajaran dan replikasi inovasi antar daerah dan kementerian/lembaga.
Melalui penghargaan OPSI KIPP 2025, Kemendagri kembali menegaskan peran strategisnya dalam mendorong transformasi digital pemerintahan dan reformasi birokrasi yang nyata. Inovasi “NIK Sehat” diharapkan dapat terus dikembangkan dan diadaptasi untuk mendukung terwujudnya sistem pelayanan publik yang lebih sederhana, terpadu, dan berpusat pada kebutuhan rakyat.
Dukcapil Aceh dan Bintan juga Terima Penghargaan
MenPANRB Rini Widyantini juga menyerahkan penghargaan OPSI kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Provinsi Aceh untuk inovasi FastDuk (Solusi Cepat Layanan Administrasi Kependudukan) dan Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bintan untuk inovasi Serving The Villager.
FastDuk merupakan inovasi yang bertujuan mempercepat, mempermudah, dan memperluas akses layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi seluruh masyarakat Aceh, terutama masyarakat rentan, jauh dari akses layanan, daerah terpencil (3T), dan daerah kepulauan. Pemerintah Provinsi Aceh turun langsung mengatasi hambatan teknis, keterbatasan SDM, kekurangan perangkat, dan kendala operasional di lapangan sehingga masyarakat di lokasi manapun bisa mendapatkan dokumen kependudukannya dengan cepat, mudah dan gratis.
Sementara Serving The Village (STV) adalah inovasi Kabupaten Bintan melalui Dinas Dukcapil yang membawa layanan Adminduk langsung ke desa-desa terpencil, terutama menjangkau yang tak terjangkau di wilayah kepulauan dan geografis sulit. STV menyasar langsung kelompok paling rentan seperti Lansia, disabilitas, masyarakat adat dan terpencil, sambil juga melakukan edukasi pentingnya dokumen kependudukan kepada warga. Inovasi ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan kondisi geografis kepulauan seperti Bintan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar