Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Dunia No. 9520-ID untuk melaksanakan proyek ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta meningkatkan pemanfaatan identitas digital guna mendukung layanan publik yang inklusif dan terintegrasi. Melalui inisiatif ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa seluruh warga negara dan penduduk dapat mengakses layanan publik dan swasta yang inklusif, efisien, dan terintegrasi secara digital, sehingga mendukung tujuan pembangunan nasional dan transformasi digital.
Berbagai capaian signifikan telah dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam penguatan layanan digital dan integrasi pemanfaatan data kependudukan lintas sektor. Namun demikian, percepatan perubahan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan komunikasi publik yang terstruktur dan terarah, sehingga kemajuan yang telah dicapai belum sepenuhnya dipahami maupun dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas. Dalam lingkungan informasi yang semakin dinamis, persepsi publik terhadap layanan administrasi kependudukan juga sangat dipengaruhi oleh arus informasi digital dan interaksi di media sosial, di mana isu layanan dapat berkembang secara cepat dan memiliki dampak yang berbeda bagi berbagai profil masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kondisi tersebut menuntut Dukcapil untuk tidak hanya menyampaikan informasi layanan secara reaktif, tetapi juga membangun kapasitas komunikasi yang proaktif melalui pemantauan opini publik, pengelolaan narasi berbasis data, serta mekanisme respons yang konsisten dan terkoordinasi. Oleh karena itu, kebutuhan penguatan strategi komunikasi dan re-branding menjadi semakin relevan.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Dukcapil berencana melaksanakan kegiatan penguatan strategi komunikasi rebranding Dukcapil. Melalui penyusunan strategi komunikasi jangka menengah yang terintegrasi, penguatan kanal komunikasi publik, serta pelaksanaan kampanye digital yang terarah, transformasi digital Dukcapil diharapkan tidak hanya tercermin pada peningkatan sistem dan proses internal, tetapi juga terinternalisasi dalam persepsi publik dan dirasakan secara nyata manfaatnya oleh masyarakat secara luas.
Rincian dari kegiatan serta pertanyaan yang diberikan dapat dilihat pada link berikut (Mohon Copy & Paste Link Berikut): https://dukcapil.kemendagri.go.id/uploads/media/1776826926_d33e22efdebc387b9431.docx
Kami mengundang Penyedia yang berminat untuk memberikan tanggapan dari Market Sounding dapat disampaikan paling lambat pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 pukul 23:59 WIB, melalui email ke: k4pmu@dukcapil.kemendagri.go.id
In 2023, the Government of Indonesia signed Loan Agreement No. 9520-ID with the World Bank to implement the ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia project. This project aims to strengthen the civil registration and vital statistics system and enhance the utilization of digital identity to support inclusive and integrated public service delivery. Through this initiative, Indonesia seeks to ensure that all citizens and residents can access inclusive, efficient, and digitally integrated public and private services, thereby supporting national development objectives and digital transformation.
Significant achievements have been realized in recent years, particularly in strengthening digital services and advancing the cross-sectoral integration of population data utilization. However, the acceleration of these developments has not been fully accompanied by structured and targeted public communication, resulting in the progress achieved not being fully understood or optimally perceived by the broader public. In an increasingly dynamic information environment, public perception of civil registration services is also highly influenced by digital information flows and interactions on social media, where service-related issues can evolve rapidly and have varying impacts across different segments of society, both at the central and regional levels.
These conditions require Directorate General of Population and Civil Regsitration (DG Dukcapil) not only to deliver service information reactively but also to build proactive communication capacity through public opinion monitoring, data-driven narrative management, and consistent and coordinated response mechanisms. Therefore, the need to strengthen the communication strategy and rebranding has become increasingly relevant.
As a follow-up, the DG Dukcapil plans to undertake activities aimed at strengthening its rebranding communication strategy. Through the development of an integrated medium-term communication strategy, enhancement of public communication channels, and implementation of targeted digital campaigns, DG Dukcapil’s digital transformation is expected not only to be reflected in improved internal systems and processes but also to be internalized in public perception and to deliver tangible benefits to the wider community.
The detailed description of the activities and the questions provided can be found at the following link (Please copy and paste the following link): https://dukcapil.kemendagri.go.id/uploads/media/1776826935_33c5d38652fa4bbf8241.docx
We invite interested Service Providers to submit their responses to the Market Sounding no later than Friday, 1 May 2026 at 23:59 WIB, via email to: k4pmu@dukcapil.kemendagri.go.id
Komentar
Komentar di nonaktifkan.