Jakarta - Ketua Umum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Ketum Korpri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pihaknya ingin rencana Presiden Joko Widodo, tentang pemangkasan eselon disertai kajian yang mendalam. Hal itu ditujukan agar realisasi rencana tersebut betul-betul dapat sejalan dengan visi Presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi, perizinan dan pelayanan publik.
“Kami dari Korpri, khususnya, ingin betul-betul pemangkasan eselon itu kajiannya betul-betul mendalam,” ujarnya kala dimintai keterangan oleh wartawan pasca Konferensi Pers 'Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagai Respon Tuntutan Masyarakat' di Gedung F, Lantai 4, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/01/2020).
Sebab, menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan kekosongan SDM atau ketiadaan sumber daya yang menyelesaikan pekerjaan, pada sistem managerial yang selama ini dijalankan. Diketahui, struktur eselonisasi saat ini, merupakan cerminan dari level-level managerial, yakni eselon I dan II sebagai pimpinan tinggi yang mengerjakan perencanaan strategis, eselon III selaku manager tingkat madya yang mengerjakan hal-hal teknis, dan eselon IV yang mengerjakan pekerjaan operasional.
"Jadi, kalau tidak ada eselon III dan IV, level operasonal dan teknis, apakah nanti dikerjakan oleh eselon II atau oleh pejabat fungsional yang merangkap pekerjaan eks jabatan struktural yang dulu diisi eselon III dan IV? Nah, kami ingin betul mendengar simulasi dari Pak Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," jelasnya.
Hal ini penting karena kehadiran SDM akan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Pasalnya, menurut Zudan, pelayanan publik itu sering kali terganggu karena pejabat yang bersangkutan tidak dalam posisi yang memadai untuk mengerjakan pekerjaannya, seperti saat menghadiri rapat, melakukan perjalanan dinas, dan penugasan-penugasan lainnya.
"Makanya ini butuh kajian yang dalam sehingga bisa dihasilkan satu keyakinan bahwa dengan pemangkasan eselon, kualitas layanan publik semuanya bisa berjalan lebih baik dan harus dipastikan selalu ada pejabat yang mengerjakan, sehingga tidak ada lagi kelambatan-kelambatan akibat tidak ada orang yang mengerjakan,” ujarnya.
Lebih jauh, Zudan memberikan pandangannya bahwa bisa saja ada alternatif lain untuk merealisasikan visi Presiden dalam hal efisiensi birokrasi. Ia lantas mencontohkan dengan optimalisasi teknologi digital pada proses bisnis pelayanan publik, yakni melalui pelayanan elektronik dan tanda tangan digital.
“Untuk mempercepat layanan publik di bidang investasi, perizinan, dan lainnya, misalnya, apakah pemangkasan eselon satu-satunya solusi ataukah bisa menggunakan pendekatan teknologi, misalnya dengan pelayanan elektronik dan tanda tangan digital sehingga itu bisa memangkas waktu dan memudahkan orang bekerja. Sebab kita jadi bisa bekerja dari manapun, sehingga tidak terganggu oleh rapat oleh dinas luar, dan sebagainya," rincinya.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Zudan mengaku pihaknya sangat ingin sekali mendapatkan pemaparan mengenai konsep pemangkasan eselon. Ia juga berharap ada semacam simulasi agar didapatkan pemahaman yang utuh atas potensi-potensi yang dihasilkan dari program pemangkasan eselon tersebut.
"Maka kami dari Korpri ingin meihat simulasinya seperti apa. Kita ingin segera melihat kementerian atau pemerintah kabupaten/kota, satu atau dua contoh saja dulu selama satu semester ke depan seperti apa," tutupnya. Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.