Jakarta - Upacara gabungan pengibaran bendera Merah Putih rutin dilaksanakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) serta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) pada setiap hari Senin. Kedua lembaga di Kementerian Dalam Negeri ini memang berada dalam satu kompleks perkantoran di Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Sebagai Pembina upacara, biasanya dilakukan secara bergantian antara dua Direktur Jenderal (Dirjen) dan para Direktur (Eselon II) lingkup Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pemdes.
Kali ini, bertindak selaku Pembina Upacara adalah Plt. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Wiwik Roso Sri Rejeki. Ini kali pertama ia memimpin upacara bendera pasca dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Plt. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil. Saat ini, jabatan definitifnya sebagai Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
Wiwik, sapaan akrabnya, menjabat sebagai Plt. per 1 Agustus 2019 lalu, menggantikan Joko Moersito yang memasuki masa purna bhaktinya sebagai Direktur Bina Aparatur Kependududkan dan Pencatatan Sipil. Joko Moersito kini mengabdi sebagai Dosen di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada Bapak/Ibu semua yang telah berkenan hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti upacara bendera pada hari ini", ucap Wiwik Roso memulai sambutannya saat memimpin upacara bendera di Lapangan Kompleks Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Senin (04/11/2019).
Selain itu, ia juga mengingatkan kepada jajaran kedua lembaga untuk memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di akhir tahun, mengingat tahun 2019 tinggal tersisa kurang dari dua bulan. Artinya, setiap kegiatan dan anggaran di tahun ini, harus dapat dilaksanakan secara optimal untuk memenuhi berbagai target lembaga serta optimalisasi anggaran.
Dalam arahannya, Plt. Direktur Bina Aparatur tidak lupa mengajak para Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPNS) yang akrab disebut supporting staf atau pegawai pendukung untuk meneruskan cita-citanya sebagai abdi negara melalui proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan segera dibuka oleh pemerintah dalam waktu dekat.
"Selanjutnya, kepada para pegawai supporting staf, seperti yang sedang viral saat ini di berbagai media, silakan mengikuti seleksi CPNS yang akan segera dibuka dalam waktu dekat oleh pemerintah. Mudah-mudahan rekan-rekan supporting staf dapat diterima sebagai PNS semuanya", harap Plt. Direktur Bina Aparatur Dukcapil.
Apa yang diharapkan Plt. Direktur Bina Aparatur Dukcapil sangat tepat dengan momentum upacara bendera hari ini. Pasalnya, seluruh petugas upacara bendera melibatkan para Pegawai Non PNS lingkup Ditjen Dukcapil.
Mereka terlibat langsung sebagai pemimpin upacara, penggerek bendera, pembaca teks Pancasila dan UUD, dirigen, pembawa acara, pemimpin barisan, hingga pembaca do'a. Performa para pegawai pendukung ini tidak kalah apik dan semangat dengan pegawai PNS itu sendiri.
Sebagai pegawai tidak tetap, mereka membantu berbagai program/kegiatan Ditjen Dukcapil sebagai akibat dari banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun, dan tidak adanya formasi CPNS umum beberapa tahun terakhir di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Dukcapil.
Sebagaimana kita ketahui, pemerintah akan membuka 152.250 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Jumlah formasi itu ditetapkan untuk instansi pusat sebanyak 37.425 formasi dan daerah sebanyak 114.825 formasi.
Instansi pemerintah yang melaksanakan rekrutmen CPNS tahun 2019 terdiri dari 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah (Pemda). Namun Pemkab Bangli secara resmi mengundurkan diri sehingga menjadi 461 Pemda.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan rekrutmen CPNS menggunakan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Hal ini terkait dengan misi Presiden RI mulai tahun 2019 untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Maka, prioritas rekrutmen CPNS kali ini untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis atau profesional lainnya. Rekrutmen tahun ini mengutamakan prinsip zero growth, yakni menggantikan jumlah PNS yang pensiun, dikecualikan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan.
Para calon pelamar diharapkan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berkaitan dengan proses penerimaan CPNS. “Perlu kami informasikan bahwa tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan,” tegas Tjahjo yang juga menjabat sebagai Mendagri periode 2014-2019 ini sebagaimana dikutip di lamat menpan.go.id. Dukcapil***
Komentar
Komentar di nonaktifkan.