Jakarta — Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi berharap, Jakarta menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia untuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Jakarta menjadi magnet dan barometer semua daerah di Indonesia, serta memiliki semuanya. Tidak sekadar anggaran, tapi juga ekosistem yang memungkinkan sekali untuk penerapan IKD," kata Teguh sebagai Keynote Speaker pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menuju Satu Identitas Digital: Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Digital ID Nasional", di Future City Hub, Gedung Jakarta Box Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri antara lain Direktur Bisnis Digital Peruri Farah Fitria, Kepala Dinas Kominfotik Budi Awaluddin, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lain di DKI Jakarta.
Ia mengungkapkan, penerapan IKD di Jakarta tidak semata mata sebagai satu identitas, tapi juga memiliki peran dalam Digital Public Infrastructure (DPI). "Identitas Kependudukan Digital ini nanti memiliki peran yang berhubung dengan berbagai aktivitas lainnya," ungkapnya.
Teguh bilang, Jakarta membutuhkan data kependudukan yang akurat dan dapat diakses secara digital, serta terintegrasi dengan lembaga lainnya. "Saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan sistem administrasi kependudukan berbasis digital, salah satunya melalui pengintegrasian NIK atau KTP-el dengan berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, dan pemberian bantuan sosial," paparnya.
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, sistem administrasi kependudukan berbasis digital dapat memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dan membantu pemerintah memastikan program berjalan tepat sasaran, seperti dalam verifikasi penerima bantuan sosial.
"Dalam pengelolaan interoperabilitas antarsistem dan lembaga, kami menyambut baik inisiatif pemerintah pusat untuk memperkenalkan sistem IKD yang menjadikan KTP-el sebagai identitas resmi terintegrasi dengan berbagai layanan publik," imbuhnya.
Menurut Teguh, langkah ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengimplementasikan sistem berbasis digital untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Ia berharap, forum penting ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis untuk mempercepat implementasi interoperabilitas IKD dan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar membangun DPI.
Di tempat yang sama, Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin menambahkan, transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan.
Pemerintah, jelas Budi, dituntut untuk menyediakan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan inklusif.
"Salah satu fondasi penting dari ekosistem layanan publik digital adalah identitas digital yang terintegrasi, terverifikasi dan terjamin keamanan," tukasnya.
Menurut Budi, pemerintah saat ini masih menghadapi tantangan besar, yakni fragmentasi data dan platform pelayanan publik digital.
"Setiap instansi masih menggunakan sistem berbasis data dan kanal informasi yang belum terstandarisasi. Akibatnya, warga seringkali mengalami kebingungan, tidak menerima layanan secara tepat, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang telah disediakan," tuturnya.
Melihat perkembangan global, lanjut Budi, beberapa negara di antaranya Singapura, Estonia, Swedia, dan negara-negara Uni Eropa telah berhasil membangun sistem Digital ID sebagai pintu masuk utama berbagai layanan, baik publik maupun privat.
Sementara di Indonesia, inisiatif telah dimulai melalui penggunaan NIK sebagai single identity number dan peluncuran Identitas Kependudukan Digital. Namun, keberhasilan implementasi nasional sangat bergantung pada peran dan kesiapan pemerintah daerah.
"Forum ini diadakan untuk memahami secara mendalam arah kebijakan nasional terkait Digital ID dari Kementerian Dalam Negeri, mengidentifikasi bersama peran strategis dan kesiapan teknis dari masing-masing perangkat daerah. Mendorong adanya harmonisasi antar sistem pusat dan daerah, serta merumuskan langkah kolaboratif awal untuk mewujudkan layanan publik digital yang terintegrasi dan berpusat pada warga," paparnya.
Untuk itu, Budhi berharap, Jakarta tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi pionir dalam integrasi identitas digital di level kota.
Ditegaskan Budi, Pemprov DKI perlu bergerak cepat menata ulang sistem, memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi SDM, dan membangun tata kelola data yang andal.
Karena itu, ungkap Budi, pihaknya mengajak seluruh OPD yang hadir untuk menjadikan diskusi hari ini sebagai momen refleksi dan komitmen bersama membangun ekosistem Digital ID yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata warga Jakarta.
"Mari bersama membangun ekosistem Digital ID yang dapat menjawab kebutuhan warga akan layanan publik yang inklusif, mudah diakses, dan terpercaya," tandasnya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar