Ditulis Pada 31 Mei 2018 15:25 WIB

Data Kependudukan Dukung Efektivitas Pelaksanaan Haji dan Umrah

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag), dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Kerjasama ini memastikan penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin efektif dan efisien. 

 

“Dengan sinergi ini maka ada terobosan baru dalam mengolah data haji dan umrah yang akan masuk dalam data record pada big data (data warehouse) yang dikembangkan oleh Kemendagri”, ujar Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan David Yama di Morrissey Hotel Residences, Jakarta, Rabu (30/05/2018).

 

Selain itu, Kemenag juga akan dapat mengakses data kependudukan calon jamaah haji dan umrah, baik melalui web maupun melalui alat pembaca KTP-el (card reader) serta biometrik.

 

David Yama menjelaskan, pemanfaatan data kependudukan untuk layanan haji dan umrah saat ini sudah on progress serta sudah dapat diakses.

 

“Dukcapil meminta calon jemaah haji dan umrah yang diketahui belum melakukan perekaman KTP-el, agar segera melakukan perekaman," terangnya

 

Sementara bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta untuk memanfaatkan card reader untuk pengecekan NIK secara offline

 

Card reader sifatnya offline sehingga bisa diakses di mana saja," tambah David Yama.

 

Sementara, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menyatakan perjanjian kerjasama ini penting khususnya dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah.

 

“Tujuannya mengefektifkan fungsi dan peran para pihak dalam sinkronisasi dan validasi data dalam penyelenggaraan haji dan umrah melalui pemanfatan NIK, data kependudukan dan KTP-el," tutup Arfi. Dukcapil***