VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Berita Photo
Jumat, 31 Agustus 2012
Ahmad Yusuf Kepala Satuan Pelaksanaan Kependudukan dan Penatatan Sipil Kelurahan Kampung Melayu menunjukkan sejumlah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang siap dibagikan ke warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (30/8/2012). Sebanyak lebih dari 16 ribu E-KTP telah selesai dari 18296 orang yang mendaftar E-KTP di Kelurahan Kampung Melayu.
Selasa, 17 April 2012
Sumatera Selatan provinsi pertama yang merampungkan proses perekaman Kartu Tanda Oenduduk Elektronik (e-KTP) di Indonesia. Untuk prestasi ini, Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi menyerahkan penghargaan Pemerintah Pusat atas komitmen dan kerja keras Provinsi Sumatera Selatan dalam menyukseskan program nasional tersebut. Piagam penghargaan itu diserahkan langsung kepada Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin, Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan 15 Bupati/Walikota didampingi Ketua DPRD dan Kadisdukcapil se-Sumsel. Penyerahan penghargaan ini disaksikan rombongan Komisi II DPR RI dipimpin Ganjar Pranowo serta sekitar 300 Camat se-Sumatera Selatan. Kata Mendagri dalam sambutannya, ada banyak fungsi e-KTP. Selain administrasi kependudukan juga berguna untuk membantu kerja pihak kepolisian dalam mengindentifikasi pelaku tindak kriminal. “Kalau data penjahat ada di kepolisian. Tapi kalau data calon penjahat, nah itu ada di ada banyak fungsi e-KTP. Selain administrasi kependudukan juga berguna untuk membantu kerja pihak kepolisian dalam mengindentifikasi pelaku tindak kriminal. “Kalau data penjahat ada di kepolisian. Tapi kalau data calon penjahat, nah itu ada di Kemendagri", lanjutnya.
Rabu, 14 Maret 2012
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dalam kunjungan kerjanya di Kota Medan, Sumut Senin, 12 Maret 2011 berkesempatan menyerahkan tujuh Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah selesai kepada tujuh orang wajib KTP di Kota Medan. Direncanakan target penyelesaiannya pada akhir Desember 2012, seluruh KTP elektronik akan diserahkan khususnya kepada daerah yang sudah selesai melakukan perekaman data sebanyak 100 persen. "Hingga akhir Desember 2012 akan diserahkan seluruh KTP yang sudah selesai khususnya kepada daerah yang sudah berhasil merekam data semua wajib KTP. Hingga April 2012 target perekaman data sudah dilakukan oleh 67 juta wajib KTP. Dari data yang saya peroleh dua hari lalu, sudah 48 juta wajib KTP berhasil melakukan perekaman data," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Kecamatan Medan Helvetia didampingi oleh Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan Walikota Medan Rahudman Harahap.
Senin, 05 Maret 2012
Di tengah kesibukannya sebagai orang nomor satu di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ditemani istrinya, Sri Hartati Fauzi Bowo, masih bisa menyempatkan diri datang ke Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk membuat KTP elektonik atau e-KTP. “Saya hari ini berkesempatan menjalankan kewajiban saya sebagai warga Jakarta, yaitu memenuhi panggilan untuk pendataan e-KTP. Ternyata prosesnya cukup teliti dan hanya sebentar,” katanya, Sabtu (3/3). Usai melakukan perekaman data dirinya, Fauzi juga berkesempatan langsung memberikan kartu fisik e-KTP kepada 8 warga Kelurahan Gondangdia. Sebelum menerima kartu, warga tersebut melakukan sidik jari di atas alat bernama Smart Card Reader. Alat tersebut langsung memverifikasi data si pemilik sidik jari, jika sudah benar maka langsung mengaktifkan e-KTP tersebut dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) melalui hologram.
Senin, 05 Maret 2012
Untuk diketahui, kabupaten Bogor berpenduduk 4,8 juta orang dengan wajib KTP 3,4 juta orang. Kecamatan Gunung Putri sendiri memiliki wajib KTP sebanyak 292 ribu orang. Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Jumat (24/2) siang, menjalani proses input data untuk kepentingan pembuatan E-KTP. Selain itu, Edhie Baskoro dan Aliya Rajasa juga ikut membuat E-KTP. Tak ketinggalan, tetangga SBY yang juga Menkopolhukam, Djoko Suyanto, memanfaatkan momen tersebut. "Kalau masih ada yang malsu, kebangetan. Eh, kurang ya?" celetuk Presiden ketika sidik jarinya kurang ditekan dan mesin meminta pengulangan. Presiden dan Ibu Negara pun menyelesaikan prosesnya hingga pukul 14.45 WIB.
Kamis, 23 Februari 2012
Beberapa hari lalu (minggu malam 19 Februari 2012) Menteri Dalam Negeri membuka Rakernas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012 bertempat di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Rakernas tersebut bertemakan "Penerapan e-KTP dan Pencatatan Sipil Akan Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik". Disela-sela Rakernas tersebut Menteri Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada 10 besar Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinilai mempunyai rekor tertinggi dalam perekaman data e-KTP per hari. Disamping itu juga Sekjen Kementerian Dalam Negeri juga menyerahkan secara simbolis e-KTP yang telah selesai pencetakannya mewakili Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil seluruh Indonesia.
Jumat, 17 Februari 2012
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyerahkan secara simbolis kepada warga masyarakat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi Sumbar. Penyerahan KTP Elektonik tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja di provinsi kelahirannya yaitu Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Kamis, 16 Februari 2012
Dalam rangkaian kujungan kunjungan kerjanya di Sumbar beberapa waktu lalu, telah berkenan meresmikan Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan di Bukit Tinggi.
Selasa, 14 Februari 2012
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat melantik Ir.Irman Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan beberapa pejabat eselon I dan II di Kantor Kemendagri, Jalan Makam Kalibata Jakarta Selatan, Senin (13/2/2012). Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berpesan kepada para pejabat dilingkungan Kementeriaan Dalam Negeri harus cekatan dan tepat dalam menanggapi permasalahan yang ada dimasyarakat. Seperti halnya proses pendataan e-KTP kepada seluruh warga negara Republik Indonesia yang masih berlangsung sampai saat ini. Sumber : photo okezone
Selasa, 14 Februari 2012
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu menyerahkan e-KTP kepada seorang warga Kota Jayapura . Penyerahan e-KTP tersebut dilakukan secara simbolis sebagai awal permulaan perekaman data e-KTP bagi warga di beberapa kecamatan di Kota Jayapura. Penyerahan e-KTP tersebut dilakukan Mendagri dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Jayapura Papua untuk memantau pelaksanaan e-KTP.
Senin, 13 Februari 2012
Padang Ekspres • Jumat, 03/02/2012 14:26 WIB • Payakumbuh, Padek—Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono meminta pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, untuk belajar ke Kota Payakumbuh, Provinsi Sumbar dalam memberi pelayanan akses air minum dan sanitasi buat masyarakat, dan ke Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam memberi pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak. Permintaan itu disampaikan Wakil Presiden Boediono usai menyerahkan penghargaan khusus Indonesia MDGs Award buat Kota Payakumbuh, Kabupaten Flores Timur, Aisyah Muhammadiyah, Indonesia Future Leaders, PT Indika Energy Tbk, dan Raden Muhammad Rais dari Nusa Tenggara Barat, Selasa (1/2) malam. Penghargaan khusus Indonesia MDGs Award merupakan apresiasi dari Kantor Urusan Khusus Presiden kepada para pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan yang telah mendorong percepatan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di Tanah Air. Penyerahan penghargaan juga diikuti Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, utusan PBB dan Usaid Australia. Selain menyerahkan 5 penghargaan khusus, panitia Indonesia MDGs Award dari Kantor Urusan Khusus Presiden yang dipimpin Prof Dr dr Nila Djuwita Moeloek juga menyerahkan 16 penghargaan umum kategori nutrisi dan gizi. Pengumuman penerima penghargaan, disampaikan presenter Ralph Tampubolon/Maria dan Ully/Meisya. Kendati meminta kabupaten/kota di Indonesia belajar ke Kota Payakumbuh, Sumbar, Wapres meminta Payakumbuh tidak berpuas dulu. “Kita berharap, daerah peraih penghargaan terus menyusun anggaran yang berpihak pada pencapaian target sasaran pembangunan milenium, sekaligus memastikan keberlangsungan program jangka panjang,” harapnya. Sebelum Wapres menyerahkan Indonesia MDGs Award dalam acara di Balai Kartini Jakarta. Kantor Urusan Khusus Presiden menggelar Festifal MDGs Award. Dalam festifal itu, Wali Kota Payakumbuh Josrizal Zain bersama 10 peraih penghargaan khusus dan penghargaan umum, memberi motivasi dan inspirasi bagi ratusan undangan. Dewan Juri Memuji Tidak hanya Wakil Presiden Boediono yang memberi pujian buat Kota Payakumbuh, Profesor Dr dr Nila Djuwita Moeloek selaku Ketua Tim Dewan Juri Indonesia MDGs Awards 2011 juga berkali-kali mengatakan, Payakumbuh layak dijadikan sebagai rujukan pencapaian deklarasi milenium. ”Dari Delapan program MDGs yang harus tercapai pada tahun 2015, sejumlah program di antaranya sudah melebihi target di Payakumbuh. Saya senang dan puas bisa datang ke Payakumbuh, melihat dari dekat, kemajuan Payakumbuh, dalam mengaplikasikan percepatan program pembangunan bernuansa MDGs,” ucap Nila Moeloek. Nila mengatakan, Payakumbuh banyak melibatkan partisipasi masyarakat. ”Mungkin karena pengaruh budaya gotong-royong di Minangkabau yang masih sangat tinggi. Sehinga kegiatan sanitasi meliputi program air bersih, pengolahan limbah, sampah dan pembangunan drainase,” ujarnya. Nila menambahkan, sepanjang 2011, Payakumbuh menganggarkan dana buat program sanitasi Rp13,3 miliar. Dibanding jumlah penduduk Payakumbuh yang sudah mencapai 128 ribu jiwa, berarti anggaran sanitasi buat warga sudah mencatat Rp55 ribu perjiwa atau melebihi anggaran WHO yang baru Rp47 ribu dan anggaran nasional yang Rp5 ribu. Model Payakumbuh membuat WC di setiap rumah tangga keluarga miskin, dalam bentuk septi tank komunal, juga mendapat apresiasi dari dewan. Termasuk, menyisihkan sebagian dana zakat PNS yang dihimpun BAZ, dikatakan Nila Moeloek, sebuah terobosan yang pantas diteladani. Nila menjadi dewan juri bersama sejumlah tokoh dan praktisi Tanah Air. Diantaranya, Mendagri Gamawan Fuazi, Wamentan Rusman Heriawan, Dirjen PPPL Yoga Aditama, Ketua YPID Erna Witoelar dan Redaktur Kompas Ninok Leksono. Kemudian, Direktur WFP Coco Ushiyama, Direktur Metro TV Suryopratomo, Sekretaris KPAN Nafsiah Mboi, mantan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal dan Kepala Lembaha Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi. Mereka ikut hadir, dalam penyerahan penghargaan buat Payakumbuh. Penghargaan diterima Wali Kota Josrizal Zain. Saat menerima, Josrizal didampingi Direktur PDAM Faisal Musata, Kepala Bappeda Syofyan, Kadis PU Muswendri Evites, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Yoherman, Kabag Humas Setdako Jonn Kenedy dan sejumlah staf. (***) [ Red/Redaksi_ILS ]
Senin, 13 Februari 2012
JAKARTA (Pos Kota) – Generasi muda Indonesia yang jumlahnya kini sangat besar dinilai memiliki banyak kelemahan karena berkualitas rendah. Saat ini ada 64 juta anak perempuan dan laki-laki yang berumur 10-24 tahun, atau 27 persen dari jumlah penduduk RI yang mencapai 237 juta jiwa. “Namun, walau jumlahnya besar, para anak muda tersebut memiliki akses yang sangat kecil dan terbatas terhadap informasi dan pendidikan,” kata Jose Ferraris, Representatif Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNFPA), Rabu (26/11). Ia mengemukakan itu dalam acara Peluncuran laporan The State of World Population, manusia dan berbagai kemungkinan dalam dunia dengan 7 miliar manusia, yang diadakan UNFPA bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta. Menurut dia, kualitas rendah ditandai pula dengan rendahnya perlindungan kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksualitas yang mestinya sangat penting untuk melindungi mereka dari kehamilan yang tidak diinginkan, terutama infeksi HIV/AIDS. Dikatakan, generasi muda memegang kunci masa depan, dengan potensi untuk mengubah tatanan politik global dan menggerakkan perekonomian, melalui kreativitas dan kapasitas mereka untuk berinovasi. “Kesempatan untuk menjadikan potensi menjadi nyata itu harus diraih sekarang,” kata Jose Ferraris. Dia menuturkan pemerintah harus berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan para anak muda. “Hal itu akan memberikan hasil yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi para generasi mendatang,” ujarnya dalam acara Peluncuran laporan The State of World Population, manusia dan berbagai kemungkinan dalam dunia dengan 7 miliar manusia, yang diadakan UNFPA bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara itu Adi Bagus Permana, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, menuturkan tantangan kependudukan Indonesia tidak hanya dalam hal jumlah besarnya, tapi juga pada kualitas yang rendah. “Human development index (HDI) kita berada pada urutan 108 dari total 188 negara di dunia. Untuk itu Indonesia harus bekerja lebih keras, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ungkapnya. (aby/dms)
Senin, 13 Februari 2012
MAJENE, KOMPAS.com - Sejumlah petani di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, membongkar paksa proyek pembangunan irigasi karena ditengarai menyalahi bestek. "Petani geram dengan hasil kegiatan pembangunan sarana irigasi yang dilaksanakan kontraktor karena tidak optimal untuk bisa mengairi sawah petani," kata salah seorang ketua kelompok tani asal Desa Limbua, Majene, Sulbar, Safruddin di Majene, Minggu (12/2/2012). Menurutnya, pihak kontraktor mengerjakan proyek sarana irigasi menyalahi bestek dengan memasang pipa dengan ukuran kecil. Akibatnya, volume air yang dihasilkan dari sarana irigasi itu sangat kecil sehingga tidak mampu mengairi sawah petani. "Petani terpaksa membongkar pipa agar volume air mampu menutupi kebutuhan sawah yang sedang digarap pada musim tanam tahun ini," ucapnya. Jika tidak dilakukan pembongkaran, lanjutnya, petani tidak akan bisa melakukan penanaman karena sawah justeru menjadi kering. "Atas dasar itu, petani akhirnya sepakat membongkar secara paksa agar petani bisa bercocok tanam," ujarnya. Safaruddin mengatakan, ketimpangan lain dari kegiatan proyek irigasi ini karena terkesan dilakukan secara sembunyi. "Pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan proyek irigasi tidak memasang papan proyek agar masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran yang tersedia untuk pembangunan irigasi," ungkapnya. Hal senada dikatakan, Sulman, salah satu petani lainnya yang mengaku kecewa dengan hasil kegiatan proyek irigasi. "Sebenarnya proyek ini akan berakhir pada Februari 2012. Namun, petani langsung membongkar karena menjadi penyumbat air," katanya. Karena itu, kata dia, aparat hukum diharapkan melakukan investigasi atas kegiatan proyek irigasi karena ditengarai terjadi indikasi korupsi. "Proyek irigasi ini harus kita usut secara hukum karena boleh jadi ada indikasi yang merugikan keuangan negara," ucapnya.
Jumat, 10 Februari 2012
Dalam kunjungan kerjanya Mendagri Dalam Negeri menyerahkan e-KTP secara simbolis kepada warga dan pejabat di Tanah Datar, Sumatera Barat
Jumat, 10 Februari 2012
Gubernur Kalbar Cornelis beserta istri, anak, dan menantunya mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kantor Camat Pontianak Kota, Rabu (11/1). Kedatangan orang nomor satu di Kalbar ini, didampingi Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Pontianak. Kendati begitu, Gubernur tetap mengikuti semua prosedural dan tata cara pembuatan e-KTP, layaknya masyarakat biasa yang mengurus. Tidak ada perlakuan khusus diberikan petugas. Gubernur mengikuti proses pendaftaran, pengambilan sidik jari, dan pemotretan. Gubernur Kalbar sendiri merupakan penduduk ke-39 yang melakukan pembuatan e-KTP pada hari itu. Usai menjalani proses pembuatan e-KTP, Cornelis memuji prosedur dan tata cara pembuatan e-KTP. Menurutnya proses pembuatan e-KTP yang telah berjalan di Pontianak sudah berjalan dengan baik.
Kamis, 09 Februari 2012
Jakarta sebagai ibu kota , memiliki magnet yang cukup kuat dalam menarik penduduk dari luar daerah untuk datang mengadu nasib. Banyak mimpi dan janji seolah dapat diraih disini, semua membutuhkan perjuangan dan menciptakan persaingan yang semakin tinggi. Seolah tak dihiraukan , penduduk Indonesia selalu memadati jakarta dari tahun ketahun... jakarta adalah kota seribu mimpi. (gambar dari beberapa sumber internet)
Page : of 1 page(s)
Show 1 - 16 of 16 record(s)
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia