VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Seputar Minduk
Selasa, 25 September 2012
Perekaman Data E-KTP Mencapai 85 Persen
JAKARTA - Pemerintah telah mencapai target 85 persen perekaman kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Hingga Minggu (23/9), di antara target perekaman e-KTP secara masal 172.015.400 orang, Kemendagri sudah merampungkan perekaman 147.411.969 orang.

Mendagri Gamawan Fauzi menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai.
 
"Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).

Percepatan itu, jelas dia, bertujuan agar penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dari pemerintah pusat ke KPU dan pemda ke KPUD pada 6 Desember 2012 dapat terlaksana tepat waktu. Dasarnya pasal 32 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menetapkan bahwa penyerahan DAK2 paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara, yakni jatuh pada 9 Desember 2012.
 
"Dengan begitu, DAK2 yang diserahkan tersebut sudah berbasis atau diintegrasikan dengan hasil perekaman e-KTP," kata Gamawan.

Dia juga menyampaikan, sampai 23 September 2012, blangko e-KTP yang sudah dicetak dan dilengkapi dengan chip sebanyak 112 juta keping, personalisasi 64 juta keping, dan telah didistribusikan 49,6 juta keping.

Gamawan memperkirakan, hingga batas kontrak konsorsium pengadaan e-KTP pada 31 Oktober 2012, anggaran 2012 sebesar Rp 1,68 triliun akan terserap 100 persen. Dana itu digunakan untuk membayar 144 juta keping blangko e-KTP yang dilengkapi chip dan 76 juta keping yang sudah dipersonalisasikan dengan data individu.

Berdasar itu, Mendagri mengusulkan anggaran pada 2013 sebesar Rp 1,045 triliun untuk menyelesaikan target pencetakan e-KTP secara masal. Dana itu digunakan untuk membiayai 26.340.367 keping blangko e-KTP yang dilengkapi dengan chip, 94.340.367 keping yang dipersonalisasi, dan 126.184.532 yang didistribusikan.

Untuk kelanjutan penerapan e-KTP secara reguler pada 2013, diperlukan anggaran Rp 552,2 miliar. Jadi, total anggaran yang diusulkan Kemendagri Rp 1,597 triliun.
 
"Kami sangat mengharapkan anggaran itu dapat disediakan pada APBN 2013," kata Gamawan.

Anggota Komisi II Nurul Arifin mengusulkan supaya e-KTP bisa sekaligus menjadi kartu pemilih dalam pemilu legislatif dan pilpres. Dengan begitu, bisa terjadi penghematan anggaran.
 
"Kalau e-KTP sebagai kartu pemilih, tidak ada biaya produksi kartu pemilih lagi," katanya.

Dia menyampaikan, pansus RUU Desa awal September lalu melakukan kunker ke Brasil. Di Brasil, lanjut Nurul, pemilu hanya terjadi dua kali. Pertama, pilpres dan pemilu legislatif. Kemudian, pilkadanya serentak. Semua bisa dilakukan melalui e-voting.
 
"Ada baiknya Kemendagri, KPU, dan Komisi II bisa bersama-sama melihat ke sana. Hanya empat jam (pemungutan suara, Red) dengan e-voting," kata politikus Partai Golkar itu. Lebih lanjut, Nurul juga mendorong kemungkinan pemberlakuan e-KTP seumur hidup.

Gamawan menyampaikan, e-KTP seumur hidup bisa dilakukan dengan merevisi dua pasal di UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terkait pasal yang menyebut e-KTP hanya berlaku lima tahun dan KTP seumur hidup hanya diberikan kepada warga yang berumur 60 tahun.

Menurut Gamawan, pihaknya sudah menyampaikan surat kepada presiden untuk mengusulkan masa berlaku e-KTP seumur hidup. Dengan berlaku seumur hidup, negara bisa menghemat anggaran Rp 3 triliun.
 
"Kalau bisa atau memungkinkan, soal e-KTP seumur hidup itu masuk di 2013 dalam revisi UU (Administrasi Kependudukan, Red)," tegasnya.

Terkait  difungsikannya e-KTP  sebagai kartu pemilih, bahkan basis pelaksanaan e-voting, Gamawan menyampaikan bahwa itu dapat dilakukan.
 
"Kalau e-KTP selesai semua. Itu sangat mudah," tegasnya.

Arif Wibowo dari Fraksi PDIP mengingatkan Mendagri untuk tidak terlalu percaya diri dan terlalu percaya pada laporan dari bawahannya. Di beberapa daerah, kata dia, distribusi e-KTP justru menimbulkan kecemburuan.
 
"Ada orang yang sudah sama-sama merekamkan datanya. Yang satu sudah dapat kartu, yang lain belum," katanya.

Permasalahan lain yang muncul mulai e-KTP tertukar, alat rusak, sampai salah data. "Kasus salah data di Surabaya saja sampai 3.500 orang," ujar Arif. Belum lagi pengadaan e-KTP bagi jutaan TKI yang tengah bekerja di luar negeri.
 
Karena itu, Arif tetap agak pesimistis e-KTP bisa selesai hingga akhir 2012. "Kalau sampai begitu, ini bukan sekadar problem pribadi Pak Menteri, tapi problem politik," katanya.
 
Dikutip/diedit dari jpnn.com
Seputar Minduk Lainnya
Kamis, 11 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Selasa, 25 September 2012
Mendagri menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai. "Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).
Kamis, 13 September 2012
“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP.
Rabu, 12 September 2012
SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Kemendagri juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan MA untuk mencari solusi pasal 32 ayat 2 UU No 23/2003 tentang Administrasi Kependudukan.
Rabu, 29 Agustus 2012
Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8). Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.
Kamis, 16 Agustus 2012
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Senin, 30 Juli 2012
Hal itu terungkap ketika Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri memantau proses rekam data E-KTP di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng, Jumat (27/7) kemarin.
Kamis, 19 Juli 2012
Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota, yakni Kabupaten Merangin 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi 270.353 dari target 267.311.
Senin, 16 Juli 2012
Mendagri tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
Kamis, 12 Juli 2012
Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkap Mendagri.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia