VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Seputar Minduk
Rabu, 04 Juli 2012
Mendagri Tanyakan E- KTP Kepada Bupati Kupang dan TTS

Kupang - Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi menanyakan soal pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E – KTP) yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

”Bagaimana pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS,” tanya Mendagri di depan Bupati Kupang, Drs. Ayub Titu Eki, MS, Ph.D dan Bupati TTS, Ir. Paul Viktor Mella, M.Si di sela-sela kunjungan Mendagri di Kupang di VIP Bandara El Tari Kupang, Selasa (3/7).

Saat itu, Mendagri Gamawan Fauzi didampingi Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, DR. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Kehadiran Mendagri dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Australia Utara (Darwin) ke Kabupaten Sumba Timur dalam rangka melihat dari dekat prospek ternak sapi di kabupaten tersebut.

Mendengar pertanyaan Mendagri, Bupati Titu Eki menjelaskan, hingga kini pelaksanaan program nasional E-KTP di wilayahnya berjalan dengan baik. ”Selama ini berjalan dengan baik Bapak Menteri,” kata Titu Eki, apa adanya.

Sedangkan Bupati Mella melaporkan, ada kendala teknis di Kabupaten TTS dalam pelaksanaan E-KTP. ”Pak Menteri, kami di Kabupaten TTS sedikit ada kendala teknis.  Karena  itu  perlu  perbaikan  dan  penambahan  perangkat agar program E-KTP dapat terlaksana dengan baik,” pinta Bupati Mella.

Mendagri berharap agar di sisa waktu yang ada di tahun 2012 ini program nasional E-KTP dapat dilaksanakan dengan baik. Malah, kata Mendagri, untuk menyukseskan program E-KTP ini, di Kementerian Dalam Negeri telah dibangun data center kependudukan dan E-KTP yang ditempatkan di kantor pusat Kemendegari.

”Saat ini, data center beroperasi selama 24 jam dan melayani pengiriman data kependudukan hasil perekaman E-KTP dari daerah-daerah secara on line,” jelas Mendagri.

Dikutip/diedit dari inilah.com

Seputar Minduk Lainnya
Kamis, 11 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Selasa, 25 September 2012
Mendagri menyampaikan, hingga 31 Desember 2012, seluruh target perekaman dapat dicapai. "Bahkan, kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan dengan harapan bisa diselesaikan akhir Oktober atau pertengahan November 2012," kata Gamawan dalam rapat kerja di Komisi II DPR kemarin (24/9).
Kamis, 13 September 2012
“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” ucap Reydonnyzar Rabu (12/09). Biar bagaimanapun, tambah Reydonnyzar, warga Ahmadiyah dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan harus diberikan pelayanan pengisian folmulir e-KTP.
Rabu, 12 September 2012
SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Kemendagri juga sudah berulang kali berkoordinasi dengan MA untuk mencari solusi pasal 32 ayat 2 UU No 23/2003 tentang Administrasi Kependudukan.
Rabu, 29 Agustus 2012
Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8). Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.
Kamis, 16 Agustus 2012
Hal itu disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menanggapi kekhawatiran KPU yang menganggap Kemendagri lelet menyerahkan DAK-2 yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi faktual tentang jumlah pendukung partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014.
Senin, 30 Juli 2012
Hal itu terungkap ketika Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri memantau proses rekam data E-KTP di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng, Jumat (27/7) kemarin.
Kamis, 19 Juli 2012
Sementara yang telah mencapai 100 persen adalah lima kabupaten kota, yakni Kabupaten Merangin 189.788 jiwa dari target 189.648, Sarolangun 130.599 dengan target 130.484, Muarojambi 161.637, dengan target 160.213, Kabupaten Tebo sebesar 153.598 dari target 149.362, dan Kota Jambi 270.353 dari target 267.311.
Senin, 16 Juli 2012
Mendagri tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
Kamis, 12 Juli 2012
Di samping itu masih ada gugagatan-gugatan yang harus diselesaikan sehingga praktis pelaksanaan e-KTP baru bisa dimulai Oktober 2011. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua, kita berhasil melebihi target,” ungkap Mendagri.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia