VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Berita Daerah
Senin, 28 Mei 2012
29 Mei, 13.449 E-KTP Dibagikan Kepada Warga Pekanbaru

PEKANBARU - Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kota Pekanbaru, telah  menerima  sebanyak 13.449  keping  Kartu  Tanda  Penduduk  Elelktronik (e-KPT), dari pusat.

Penerimaan sebagian e-KTP dari pusat ini, baru mencapai sekitar 20 persen dari jumlah data perekaman e-KTP yang ada. Yakni baru mulai tahap pertama, sebagian lagi akan menyusul kemudian. Rencananya Disdukcatpil akan membagikan e-KTP yang sudah jadi, mulai 29 Mei nanti.

Pembagian e-KTP tersebut akan dilakukan melalui masing-masing kelurahan, dan selanjutnya akan dibagikan melalui RT/RW setempat. Sedangkan untuk setiap kecamatan, penerimaan jumlah e-KTP tidak sama rata. Tergantung kepada jumlah data perekaman yang sudah dilakukan, dari tiap-tiap kecamatan.

“Saat ini kita sudah menerima sebagian e-KTP dari pusat, sebanyak 13.449 keping. Jumlah ini berdasarkan data perekaman tahap awal, dan pada 29 Mei ini akan  mulai kita  bagikan secara gratis,“ terang Kadisdukcatpil Kota Pekanbaru M. Noer, Jumat (25/5/12).

Dilanjutkan M. Noer, dari jumlah e-KTP yang sudah diterima dari pusat. Akan dibagikan kemasing-masing kecamatan, selanjutnya kecamatan diminta koordinasi dengan pihak kelurahan, untuk membagikan e-KTP melalui RT/RW setempat. Atau dengan cara memberikan undangan seperti, saat melakukan tahap perekaman.

“Kita sekarang masih mencarikan solusi yang tepat, supaya pembagian e-KTP ini dapat segera dituntaskan. Kemungkinan yang paling mudah, yaitu melalui kecamatan hingga RT/RW,“ paparnya.

Dalam kesempatan ini, M. Noer meminta agar semua warga Pekanbaru, yang sudah merekam tapi e-KTP namun belum jadi. Untuk bersabar sebab masih dalam proses penyelesaian secara keseluruhan.

“Kita himbau kepada warga Pekanbaru nantinya yang belum mendapatkan e-KTP, agar bersabar antri. Sebab ini masih tahap awal, sisanya masih menyusul kemudian. Jangan kuatir semua wrga yang sudah merekam, nanti pasti mendapatkan e-KTP secara resmi,“ pungkas M. Noer.

Dikutip/diedit dari riauterkini.com

Berita Daerah Lainnya
Rabu, 06 Juni 2012
"Hingga batas waktu 7 Mei 2012, masih terdapat sisa kuota sesuai MoU dengan Ditjen Kependudukan Kemendagri 2010 sebanyak 6.587 orang," kata Kabid Pendaftaran dan Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Bontang di Bontang, Sabtu.
Senin, 28 Mei 2012
Pembagian e-KTP tersebut akan dilakukan melalui masing-masing kelurahan, dan selanjutnya akan dibagikan melalui RT/RW setempat. Sedangkan untuk setiap kecamatan, penerimaan jumlah e-KTP tidak sama rata. Tergantung kepada jumlah data perekaman yang sudah dilakukan, dari tiap-tiap kecamatan.
Senin, 21 Mei 2012
Persoalan yang dialami warga wedi kengser timbul karena mereka tinggal di tanah yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk tempat tinggal. Akibatnya persoalan demi persoalan muncul, mulai dari pembatasan layanan kartu kependudukan, layanan jaminan sosial, kesehatan dan lainnya.
Rabu, 09 Mei 2012
Drs Imam Supriyono Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Lumajang kepada Sentral FM Lumajang, Selasa (8/5/2012) pagi, mengungkapkan bahwa uji-coba ini dilaksanakan untuk menguji kemampuan peralatan dan kesiapan tenaga operator saat dioperasikan nanti.
Selasa, 01 Mei 2012
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Cecep Suhendar mengaakan, pembuatan akta kelahiran adalah layanan mendasar yang berhak didapatkan masyarakat tanpa terbebani biaya.
Senin, 30 April 2012
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, ke Bupati Sidrap, H Rusdi Masse. Penerimaan penghargaan tersebut, dilaksanakan di ruang pola kantor gubernur Sulawesi Selatan, dalam rangkaian kunjungan kerja mendagri, yang disaksikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Senin, 30 April 2012
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkot Surabaya, Suharto Wardoyo. Hari ini pihaknya hanya mampu menargetkan hingga 76 persen pembuatan e-KTP.
Rabu, 25 April 2012
Jumlah DP4 tersebut sebanyak 3.639.810 jiwa pemilih atau 69,55 persen dari total penduduk Kalbar yang sebanyak 5.233.586 jiwa. Sekda Kalbar yang juga sebagai Penanggungjawab Pemutakhiran Data Penduduk Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan penyusunan DP4 merupakan pemutakhiran data penduduk yang diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Kamis, 19 April 2012
"Warga yang terlambat atau belum mengurus kartu tanda penduduk elektronik sampai batas waktunya, kabarnya kalau mengurus secara susulan akan dikenai biaya Rp 60.000 Rp 70.000 per orang," ujar Petrus, warga Kelurahan Sampangan, Semarang, Kamis (19/4/2012).
Rabu, 18 April 2012
Pemerintah Kota setempat serius dalam melaksanakan program terutama proses pembuatan KTP Elektronik, kata Mendagri saat pertemuan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Ahad (15/4) malam.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia