VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
E-Learning
JPNN - Rabu, 26 September 2012
Dirjen Pajak Desak E-KTP Dipercepat
JAKARTA - Program e-KTP yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diyakini akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak. Di samping meningkatkan penegakan hukum dan penagihan piutang.

"Program e-KTP sangat penting dalam sektor pajak. Karena itu sebaiknya program ini dipercepat," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI, Senin (24/9).

Hubungan pajak dan e-KTP, lanjutnya, sangat erat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mudah menarik pajak atau menagih tunggakan pajak kepada wajib pajak. Kondisi tersebut jauh beda dengan selama ini yang hanya mengandalkan KTP. DJP sangat sulit mencari penunggak maupun pengemplang pajak. Sebab, nama dan alamat di KTP ternyata bisa dipalsukan.

"KTP tidak  bisa  dijadikan  ukuran  karena  identitasnya  bisa  dipalsukan. Kalau e-KTP kan sudah jelas sehingga bisa kita pakai untuk sensus pajak nasional," ucapnya.

Dia mencontohkan, kesulitan pegawai pajak yang menagih piutang pada perusahaan. Lantaran perusahaannya sudah ditutup, sementara identitas pemilik perusahaan tidak jelas.

"Dengan e-KTP, akan mudah kita kombinasikan dengan NPWP, sehingga identitas wajib pajak semakin jelas. Endingnya pendapatan pajak ikut meningkat," terangnya. (Esy/jpnn)
 
Dikutip/diedit dari jpnn.com
E-Learning Lainnya
Analisa Daily - Kamis, 11 Oktober 2012
E-KTP akan lebih efektif untuk digunakan sebagai alat untuk sosialisasi karena tiap warga negara hanya akan memiliki satu identitas yang benar sehingga bisa dipastikan orang tersebut wajib pajak atau bukan. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk menghimbau wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pikiran Rakyat Online - Kamis, 11 Oktober 2012
"Pelayanan dari proses sampai jadi akta bisa ditunggu. Warga agar membawa persyaratan Kutipan Akta Nikah dan fotokopinya, fotokopi KTP dan KK orang tua," kata Kabid Catatan Sipil Disdukcasip Kab. Bandung.
Suara Merdeka - Kamis, 11 Oktober 2012
Kepala Discukcapil, Agus Wahyudi Budiono, di kantornya, mengatakan, saat ini, setiap hari rata-rata terdapat 50 hingga 70 pemohon akta kelahiran di kantornya. Para pemohon tersebut dapat terlayani semua pada hari itu juga, asalkan mereka mendaftarnya tidak lebih dari jam 12.00 siang.
Pos Kota News - Kamis, 11 Oktober 2012
“Kami masih mengecek fisik e-KTP dengan alat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, untuk isi chip yang ada,” ujar Ahmad Syaebani, Kasie Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, saat dihubungi Pos Kota.
Kompas - Kamis, 11 Oktober 2012
"Aktivitas pembangunan jangan sampai terganggu oleh persoalan yang mungkin timbul selama proses pemilukada," ujar Gubernur NTB, Zainul Majdi, Rabu (10/10) di Mataram, dalam cara Penyerehan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTB 2013.
Kamis, 11 Oktober 2012
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4. Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Tribun News - Jumat, 05 Oktober 2012
Seperti yang dialami Edi Gunawan, warga Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan. Menurutnya, petugas kecamatan meminta kepada warga masyarakat yang belum melakukan perekaman data E-KTP tahap pertama untuk datang dengan membawa photocopy KK dan KTP.
Analisa Daily - Jumat, 05 Oktober 2012
Ke depan, lanjut Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil ketika persidangan keliling ini sudah sedikit berkurang, Disdukcapil akan membuat program baru bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mendapat berapa siswa yang belum memiliki akta kelahiran
JPNN - Jumat, 05 Oktober 2012
‘’E-KTP ini sangat penting bagi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan berlakunya e-KTP ini juga mendukung keamanan daerah,’’ kata Walikota Mataram usai melaunching pendistribusian e-KTP di Kantor Camat Mataram.
JPNN - Jumat, 05 Oktober 2012
‘‘Masih ada kesempatan bagi yang belum melakukan perekaman untuk mendapatkan e-KTP secara gratis. e-KTP yang sudah tercetak dan siap didistribusikan kepada wajib KTP sebanyak 197.202 atau 89,34 persen,’’ kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram H Ibrahim, Kamis (04/10)
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia