Ditulis Pada 03 Juli 2018 15:12 WIB

Tertibkan Pendatang, Depok Gelar Operasi Yustisi Kependudukan

Depok – Depok sebagai penyangga Ibukota, tidak luput dari serangan pendatang pasca mudik lebaran lalu. Seperti halnya Bogor, Tangerang, dan Bekasi, Depok menjadi salah satu pilihan bagi pendatang untuk berdomisili mengadu nasib di Ibukota. 

 

Hal ini perlu disikapi bijak oleh Pemda, karena memilih tempat tinggal atau domisili di manapun di wilayah NKRI merupakan hak setiap warga yang dilindungi Undang-Undang. 

 

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan, Pemkot Depok tidak berhak dan tidak berwenang melarang siapa pun yang datang karena Kota Depok adalah kota terbuka dan majemuk. 

 

“Saya juga menganjurkan untuk pendatang baru yang memiliki kompetensi dan ingin menjadi warga Depok bisa mengurus kepindahannya agar resmi menjadi warga Depok," kata Pradi baru-baru ini.

 

Untuk itu, Pemda melalui instansi terkait seperti Dinas Dukcapil perlu mengawal dari segi tertib Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

 

Jika DKI punya program Binduk (Pembinaan Kependudukan), maka Depok punya OYK atau Operasi Yustisi Kependudukan. OYK memastikan setiap warga pendatang di Kota Belimbing mematuhi tertib Adminduk. 

 

“Kami juga mengimbau bagi warga pendatang baru tentunya untuk melapor”, imbau Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Depok Diarmansyah. 

 

Sejumlah rumah sewa, kontrakan serta apartemen yang ada di 11 kecamatan di Kota Depok bakal disambangi tim gabungan OYK yang terdiri dari Pengadilan Negeri Kota Depok, Kejaksaan Negeri Depok, Polres Depok dan Satpol PP, sebagai salah satu bentuk operasi tertib Adminduk.

 

Sebagaimana Undang-Undang Adminduk, kepindahan seseorang secara fisik ke suatu daerah untuk bertempat tinggal atau domisili harus diikuti dengan kepindahan secara Adminduk. 

 

Jadi, setiap penduduk harus mengantongi Surat Keterangan Pindah WNI dari Dinas Dukcapil asal yang ditujukan kepada Dinas Dukcapil tujuan, agar bisa mendapatkan KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) baru sesuai alamat domisili yang baru. 

 

Sementara itu, Kepala Seksi Pendataran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Depok Jaka Susanta mengatakan, bagi warga yang sudah melakukan proses perpindahan atau merekam data KTP-el di Kota Depok, tidak perlu khawatir lagi karena data kependudukannya sudah ada dalam database kependudukan. 

 

“Setelah perekaman, otomatis sudah terdaftar menjadi warga Kota Depok. Tinggal fisiknya saja,” ungkap Jaka.

 

Selain untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Adminduk, upaya penertiban bagi warga pendatang juga merupakan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dukcapil***