Ditulis Pada 06 November 2017 14:09 WIB

Tanah Datar Tawarkan Berbagai Kemudahan Layanan Adminduk

Tanah Datar – Selain menawarkan kemudahan layanan administrasi kependudukan melalui inovasi Simpel Dukcapil, Dinas Dukcapil Tanah Datar juga menerapkan sistem pendaftaran berbasis online melalu website dan aplikasi android. 

 

Hal ini sebagaimana disampaikan Kartoni pada kegiatan sosialisasi bertema Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Datar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, belum lama ini. 

 

Kartoni merupakan salah seorang peserta Diklatpim Tk. IV Angkatan III Tahun 2017 di Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi.

 

“Ada juga sistem antrian online, layanan informasi melalui aplikasi whatsapp, serta SMS gateway”, lanjutnya. Semua kemudahan ini menurutnya sangat membantu warga dalam mengurus dokumen kependudukan. 

 

Di tahun 2018, Dinas Dukcapil Tanah Datar bahkan sudah merencanakan untuk dapat menerapkan pelayanan adminduk secara online sampai di nagari (desa). 

 

Layananan ini semata agar lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menghilangkan hambatan pelayanan terkait jangkauan lokasi yang selama ini masih menjadi salah satu kendala pelayanan. 

 

“Saat ini, pencetakan KTP-el sudah bisa dilayanai di kecamatan, namun baru menyasar beberapa kecamatan, yaitu X Koto, Batipuh, Rambatan, Sungai Tarab dan Lintau Buo Utara”, papar Kartoni.

 

Lebih lanjut Kartoni mempersilakan masyarakat yang membutuhakn informasi atau ingin menyampaikan pertanyaan dan pengaduan agar menghubungi SMS/WA ke 08116600678 dan email simpel.dukcapiltanahdatar@gmail.com. 

 

“Juga bisa melalui twitter @Dukcapil_TD dan akun Facebook Dukcapil Tanah Datar”, imbuhnya.

 

 

Kesempatan yang sama, Adel Wahidi selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menghimbau kepada seluruh OPD agar dapat meningkatkan kualitas layanan. 

 

“Harapannya, semua OPD di Tanah Datar mempunyai predikat kepatuhan dengan warna hijau. Dengan demikian masyarakat akan dimanjakan dengan pelayanan yang diberikan”, jelas Adel. 

 

Jika tidak mampu memberikan pelayanan sekelas bintang 5, Adel menghimbau setidaknya OPD dapat memberikan pelayanan dengan berpedoman pada standar pelayanan sebagaimana Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dukcapil***