Ditulis Pada 07 Agustus 2018 15:57 WIB

Tak Perlu Pakai KK, Sistem Zonasi Sekolah Cukup Akses NIK Siswa

Jakarta – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi mulai diberlakukan sekolah-sekolah dalam proses seleksi calon siswa. 

 

Ketentuan yang diatur melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 ini mewajibkan sekolah negeri menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan komposisi minimal 90% calon siswa. 

 

Dasar penentuan domisili sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) adalah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. 

 

Kebijakan tersebut ditanggapi Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan memerintahkan jajaran Dukcapil daerah agar segera berkoordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan. 

 

“Silakan Kadis Dukcapil segera berkoordinasi dengan para Kadis Pendidikan agar ke depan kepala daerah berkenan menggunakan data kependudukan untuk keperluan penerimaan siswa baru”, ajak Prof. Zudan saat membuka Sosialisasi Pelayanan Terpadu Pengesahan Perkawinan Tahun 2018 Angkatan V di Hotel Park, Jakarta, Senin (06/08/2018).

 

Hasil pengamatan di lapangan, sejak diberlakukannya kebijakan zonasi, warga berbondong-bondong ke kantor pelayanan Dinas Dukcapil untuk legalisir KK yang digunakan untuk pendaftaran sekolah. Zudan menilai penggunaan KK sebagai dasar penentuan zonasi tidak efektif untuk diterapkan, terlebih di era teknologi informasi saat ini. 

 

Sebagai gantinya, Zudan menawarkan kepada kepala daerah melalui Dinas Pendidikan dan sekolah untuk memanfaatkan data kependudukan. Dengan demikian, sistem zonasi bisa ditentukan hanya dengan mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon siswa melalui hak akses data kependudukan dari Dinas Dukcapil. 

 

“Dengan begini, warga tidak perlu berbondong-bondong minta legalisir KK. Cukup Dinas Pendidikan, bekerjasama dengan Disdukcapil, akses NIK, akses data kependudukan, keluar alamatnya sehingga muncul zonasinya,” ujar Zudan.

 

Sementara itu, Sosialisasi Pelayanan Terpadu Pencatatan Pengesahan Perkawinan angkatan V juga dihadiri Direktur Pencatatan Sipil Arief M. Edie. Pesertanya adalah pejabat dan Kepala Dinas Dukcapil dari Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Banten, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara.

 

Sosialisasi ini dilaksanakan secara maraton sebanyak 5 angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2018, dilanjutkan angkkatan kedua pada 25 sampai 27 Juli 2018.

 

Selanjutnya angkatan ketiga tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2018, angkatan keempat tanggal 1 sampai 3 Agustus 2018, dan angkatan terakhir, angkatan kelima tanggal 6 sampai 8 Agustus 2018. Dukcapil***