Ditulis Pada 03 Agustus 2018 15:00 WIB

Sekretaris Ditjen: Bekerja Harus Bermain dengan Ilmu Manajemen

Bogor – Menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, pastilah banyak masalah dan tantangannya. Ada senang, dan mungkin juga lebih banyak susahnya. 

 

Tuntutan kehidupan masyarakat yang dinamis perlu memacu setiap ASN dalam bekerja untuk menemukan solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. 

 

Untuk itu, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha menyampaikan bahwa jika kita ingin menghadapi pekerjaan dengan mudah, maka kita harus bermain dengan ilmu manajemen. 

 

Strategi manajemen menurut I Gede Suratha akan mendorong setiap individu untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan. 

 

“Kalau mau bekerja mudah, maka kita harus bermain dengan ilmu manajemen. Jadi kita harus bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama”, jelas I Gede Suratha saat membuka Rapat Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2018 di Hotel The 101 Bogor, Kamis (02/08/2018) malam. 

 

Pada rapat yang dihadiri sekitar 50 orang yang merupakan pejabat pengelola keuangan dan penyusun laporan kegiatan di lingkungan Ditjen Dukcapil Kemendagri ini, Sekretaris Ditjen Dukcapil menegaskan bahwa berbicara mengenai manajemen, maka harus mengerti apa permasalahannya. 

 

“Kita harus mengerti betul masalahnya, mengerti betul kekuatan kita, mengerti betul kelemahan kita. Kalau kita mengerti kita punya kelemahan maka kita akan minta bantuan pada orang-orang yang memang ahlinya”, lanjut I Gede Suratha. 

 

Demikian juga halnya ketika berhadapan dengan permasalahan terkait proses likuidasi 548 Satuan Kerja (Satker) di daerah. Selain itu, juga persoalan lain terkait perlakuan aset atau Barang Milik Negara (BMN) di daerah yang sampai saat ini masih tercatat sebagai milik Ditjen Dukcapil, sementara masa pakai (nilai guna) aset tersebut sudah habis. 

 

Akibatnya, aset atau perangkat tersebut tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan Dinas Dukcapil. Di sisi lain daerah tidak bisa melakukan perawatan karena bukan merupakan aset milik daerah. 

 

“Cara melikudasinya seperti apa? Kalau dilikudasi maka apakah dimatiin 548 Satker itu. Biar mati Satker itu, harus diapakan? Apa yang harus dirapikan?”, tanya I Gede Suratha. 

 

Berbagai pertanyaan dan permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari peralihan anggaran pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP) ke Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sejak tahun 2016 lalu. 

 

Untuk itu, I Gede Suratha meminta peserta rapat untuk mengikuti dengan baik pelaksanaan kegiatan, serta menanyakan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi kepada para narasumber. 

 

Sementara itu, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2018 ini menghadirkan narasumber di antaranya dari Biro Keuangan dan Aset Kemendagri, dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. 

 

Para narasumber membahas berbagai hal di antaranya evaluasi penyusunan laporan keuangan dan pembekalan likuidasi Satker Dekon/TP, dan telaahan laporan keuangan semester I dan best practice likuidasi Satker Dekon/TP.

 

Selain itu, juga terkait implementasi integrasi aplikasi Simak BMN dan e-Rekon dan LK G2, dan diskusi penyelesaian atas selisih angka persediaan dan peralatan mesin pada aplikasi Saiba dengan Simak BMN. Dukcapil***