Ditulis Pada 10 Agustus 2017 15:13 WIB

Prosedur Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Dukcapil Bantul

Bantul – Menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya terkait pemanfaatan data kependudukan, Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul memberi kesempatan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Pelayanan Publik di wilayah kerjanya untuk memanfaatkan data kependudukan. 

 

Data kependudukan tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta  penegakan  hukum  dan  pencegahan kriminal.

 

Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD dan lembaga pengguna diatur melalui Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el. 

 

Berdasarkan Permendagri 61 Tahun 2015, ijin akses pemanfaatan data kependudukan diberikan oleh bupati/walikota. Setelah pengajuan ijin kepada bupati/walikota, selanjutnya dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS). 

 

Tindak lanjut dari penandatanganan PKS oleh OPD atau intansi pelayanan publik adalah membentuk Tim Teknis pelaksana kerjasama. Selanjutnya akses data akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya.

 

Lembaga pengguna akses akan dimonitor oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Dukcapil, dan secara berkala setiap semester (6 bulan) akan dilakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Dukcapil***