Ditulis Pada 24 Juli 2018 18:16 WIB

Prof. Zudan: Tata Kelola Pemerintahan Dibatasi Aspek Kewenangan

Jakarta – Dalam sistem ketatanegaraan, semua yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dibatasi dengan satu aspek mendasar yang disebut dengan kewenangan. Begitu pula halnya dalam melakukan tata kelola aset atau Barang Milik Negara (BMN).

 

Demikian ditegaskan Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam arahannya pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/BMN Ditjen Dukcapil di Hotel Kaisar, Jakarta (24/07/2018). Turut mendampingi Prof. Zudan adalah Direktur Pembinaan Aparatur Dukcapil Joko Moesito.  

 

“Di dalam melakukan tata kelola barang milik negara, apa yang harus kita perhatikan? Di dalam proses bernegara, di dalam proses berpemerintahan, pasti ditanya dulu berwenangkah kita mengelola sesuatu itu? Berwenangkah kita mengelola obyek itu? Berwenangkah kita mengelola barang BMN itu?”, tanya Prof. Zudan.

 

Kewenangan, menurutnya, sangat penting sebagai dasar dalam proses administrasi dan perlakuan terhadap aset dan BMN. Jika ada kewenangan untuk mengelolanya, maka aset atau BMN bisa dikelola dengan memperhatikan sumber pembiayaannya. 

 

“Barang milik negara pengadaannya hanya ada dua sumber. Pertama bersumber APBN, yang kedua bersumber dari APBD. Bagaimana kalau ada hibah sumbangan dari pihak ketiga? Dimasukkan dulu ke dalam sumber APBD atau ke dalam sumber APBN. Jadi tidak ada barang milik negara yang tidak bersumber dari APBN atau APBD rumahnya”, lanjut Zudan.

 

Jika bersumber dari APBD, maka harus dicatatkan menjadi milik daerah. Begitu pula jika bersumber dari APBN maka harus dicatatkan menjadi milik pemerintah pusat. 

 

“Kalau ada, dia APBN ya bukan, APBD ya bukan maka barang itu menjadi barang yang bukan-bukan”, sambungnya disambut tawa peserta Bimtek. 

 

Lebih lanjut, Prof. Zudan menyatakan bahwa sumber pendanaan dan pencatatan dalam neraca, apakah neraca daerah atau pemerintah pusat, akan berpengaruh pada perawatan aset. Kembali kepada kewenangan yang disampaikan sebelumnya, maka barang yang merupakan aset daerah maka dirawat atau dipelihara menggunakan anggaran daerah (APBD). 

 

Begitu pun jika barang tersebut merupakan aset pemerintah pusat maka pemeliharaan atau perawatannya menggunakan anggaran pusat (APBN). 

 

Lalu bagaimana dengan aset pusat yang diberikan kepada daerah? Terhadap hal ini Prof. Zudan kembali menegaskan bahwa selama aset tersebut masih merupakan milik pusat maka pemeliharaan dilakukan melalui APBN. 

 

Akan tetapi, barang yang diberikan ke daerah seharusnya diikuti dengan proses hibah kepada daerah sehingga bisa tercatat sebagai aset daerah dan dipeliharan melalui APBD. Dengan demikian barang tersebut tetap terpelihara dan bisa digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. 

 

“Kalau untuk merawat, kita semua punya kewajiban untuk merawat agar alat itu tetap mampu beroperasional dengan baik, agar alat tetap fungsional. Kita punya kewajiban merawat, kita sebagai institusi negara karena negara itu pada hakekatnya satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pusat sampai daerah, itu satu”, sambung Prof. Zudan. 

 

Sementara itu, Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/BMN diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil yang diikuti para pejabat pengelola aset atau BMN di Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota. 

 

Beberapa materi yang diberikan di antaranya terkait mekanlsme dan tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemlndahtanganan BMN. 

 

Juga tentang tata cara penghibahan/penghapusan Aset/BMN Dukcapil di daerah, serta mekanisme pelaporan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset/BMN Dukcapil di daerah. Sebagai pemateri adalah pejabat dari Ditjen Dukcapil dan Kementerian Keuangan. Dukcapil***