Ditulis Pada 30 Agustus 2017 18:18 WIB

Prof. Zudan: Output Pelayanan Dukcapil Tidak Hanya KTP-el

Surakarta – Pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Dukcapil kabupaten/kota menghasilkan 22 output, terdiri dari 2 output dalam bentuk kartu, 14 output dalam bentuk surat, dan 6 output dalam bentuk akta. 

 

Output berupa kartu misalnya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Dalam bentuk surat misalnya surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang. Sementara dalam bentuk akta di antaranya Akta Kelahiran dan Akta Kematian. 

 

“Outpun Pelayanan Adminduk itu ada 22 output, selama ini kita hanya terpaku pada KTP-el, KTP-el dan KTP-el. Dan 22 Output inilah yang membedakan Dinas Dukcapil dengan OPD lain”, jelas Prof. Zudan, Sabtu (26/08/2017). 

 

Hal ini disampaikan Prof. Zudan selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri yang merupakan ketua Pokja Peningkatan Perilaku Tertib Administrasi Kependudukan pada pelaksanaan Rembugnas di Hotel Paragon Solo. Tema yang diangkat adalah Akselerasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam Rangka Pembangunan Nasional. 

 

Ketua DPN Korpri ini melanjutkan, output pelayanan administrasi kependudukan itu sama dan seragam di seluruh Indonesia. “Akta Kelahiran di Sabang sama dengan Akta Kelahiran di Merauke. Yang membedakan hanya pelayanan untuk menghasilkan output itu”, lanjut Prof. Zudan. 

 

Pada kesempatan ini, tim Ditjen Dukcapil juga mensimulasikan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Simulasi ini dilakukan dengan mencari data perekaman beberapa orang peserta. 

 

Pada sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias menyampaikan pertanyaan dan permasalahnnya. Di antaranya terkait masih adanya pungutan liar, belum tersedianya blangko KTP-el, dan pelayanan rekam cetak di luar domisili. 

 

Sekretaris Ditjen Dukcapil, I Gede Suratha, memimpin jalannya sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam tanggapannya, I Gede Suratha menyampaikan bahwa rekam cetak KTP-el bisa dilakukan di mana saja. Sementara untuk menjamin ketersediaan blangko, saat ini telah dianggarkan untuk pengadaan blangko namun masih dalam proses pengadaan sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Selain itu, juga disampaikan bahwa sebagaimana amanat undang-undang administrasi kependudukan,  semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain tidak dipungut biaya atau gratis. Jika ada oknum yang masih memungut biaya, maka itu merupakan tindakan pidana.

 

Rembugnas dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang berlangsung di Kota Surakarta pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2017. Rembuknas dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta. Menko Polhukam Wiranto sebagai koordinator Gerakan Indonesia Tertib menjadi keynote speech dan didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. 

 

Selain menghadirkan Dirjen Dukcapil sebagai ketua Pokja Peningkatan Perilaku Tertib Administrasi Kependudukan, juga hari sebagai narasumber dari Pokja lain di bawah Gerakan Indonesia Tertib. 

 

Di anatarnya Dir. Gakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Pujiaono Dulrahman sebagai Narasumber Pokja Peningkatan Perilaku Tertib Berlalu Lintas, Deputi IV Bidang Pelayanan Publik Kemen PANRB Diah Natalisa sebagai Narasumber Pokja Peningkatan Penegakkan Hukum Perilaku Tertib dan Pengelolaan Pengaduan, Dirjen Bina Marga Kemen PUPR Arie Setiadi Moerwanto sebagai Narasumber Pokja Peningkatan Sinergi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perilaku Tertib, dan Dirjen Tumbuh Kembang Anak Kemen PPA Leny Nurhayati Rosalin sebagai Narasumber Pokja Peningkatan Lingkungan Ramah dan Bebas Kekerasan. Dukcapil***