Ditulis Pada 01 Maret 2018 18:12 WIB

Penerbitan Akta Kelahiran Asas Peristiwa Berdasar Putusan Pengadilan

Ambon - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bagi anak WNA termasuk di pengungsian diberikan surat keterangan kelahiran di tempat bayi itu dilahirkan.

 

Sama halnya jika WNI melahirkan di luar negeri, maka negara setempat menerbitkan surat keterangan kelahiran. 

 

“Dinas Dukcapil boleh tidak menerbitkan (surat keterangan kelahiran)? Boleh, berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit itu, bapak dan ibu menerbitkan surat keterangan kelahiran”, jelas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pada kegiatan Forum SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2018 di Ambon, Maluku, Rabu (28/02/2018). 

 

Namun yang perlu dicermati menurut Prof. Zudan adalah status terhadap putusan pengadilan. Menurutnya, putusan pengadilan sifatnya adalah erga omnes. 

 

Erga omnes itu mengikat kepada seluruh warga negara. Misalnya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Akta kelahiran anak harus dibuat di tempat dulu anak dilahirkan. 

 

“Bagaimana kita menyikapi dengan asas domisili? Kan sekarang asasnya domisili, tapi putusan pengadilan menyatakan bahwa agar dibuatkan Akta Kelahiran di tempat anak itu lahir. Boleh tidak kita membuat Akta Kelahirannya?”, tanya Prof. Zudan. 

 

Menurutnya, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota boleh membuat Akta Kelahirannya dengan dasar putusan pengadilan. 

 

Bagaimana caranya? 

 

Menurut Prof. Zudan, caranya dengan menyertakan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat berdasarkan putusan pengadilan.

 

“Bahwa Kutipan Akta Kelahiran ini dibuat berdasarkan putusan pengadilan nomor sekian sekian. Tetapi kalau tidak ada perintah dinas Dukcapil yang membuat, maka berdasarkan asas domisili”, papar Mantan Plt. Gubernur Gorontalo ini. Dukcapil***