Ditulis Pada 27 Maret 2018 14:34 WIB

Pemerintah - Swasta Bangun Good Governance Melalui Ekosistem KTP-el

Jakarta -  Membangun good governance bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Masyarakat, terlebih pihak swasta, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 

 

Ditjen Dukcapil Kemendagri berupaya mewujudkan hal itu melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga pengguna, termasuk pihak swasta. 

 

“Oleh sebab konsep good governance tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun melibatkan semua aktor dalam kepemerintahan yakni pemerintah sendiri, swasta, dan masyarakat sipil (civil society)”, kata Prof. Zudan pada saat penandatanganan kerja sama dengan sembilan lembaga perbankan/pembiayaan di Thamrin Nine, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

 

Prof. Zudan berharap peran swasta, termasuk sektor perbankan untuk bersama membangun ekosistem yang saat ini dibangun terkait pemanfaatan data kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan KTP-el. 

 

Zudan menampik banyak pihak yang masih menganggap bahwa pelibatan swasta tidak diperlukan, karena semuanya sudah dilakukan oleh pemerintah saja.

 

"Kerja sama dengan swasta ini justru akan memberikan dampak inklusi positif bagi Kemendagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan di perbankan," kata dia.

 

Sejalan dengan itu, ia mengungkapkan saat ini sudah 97,4% masyarakat Indonesia yang memiliki KTP-el atau merekam data dirinya.

 

“Artinya perbankan/lembaga pembiayaan dapat menyisir yang 2,6%-nya saja yang memang belum melakukan perekaman KTP-el,” kata Prof. Zudan.

 

Sementara yang menjadi prioritas utama Ditjen Dukcapil adalah semua hal yang terkait dengan pelayanan publik harus menggunakan data kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

 

“Karena KTP-el menjadi salah satu kunci menuju Indonesia yang lebih baik dalam hal administrasi kependudukannya. Karena kelak semua pelayanan publik akan berbasis NIK dan KTP-el,” terang Zudan. Dukcapil***