Ditulis Pada 13 Maret 2018 11:59 WIB

Pemerintah Penuhi Hak Adminduk Napi dan Mantan Napi Terorisme

Jakarta - Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan wujud perlindungan negara dalam bidang administrasi kependudukan kepada setiap warganya, tidak terkecuali bagi  napi dan mantan napi terorisme.

 

Komitmen ini menjadi salah satu poin penting perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius di Jakarta, Senin (12/03/2018).

 

Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan pemerintah akan melayani para napi dan mantan napi teroris dalam hal layanan administrasi kependudukan. 

 

“Semua masyarakat kami layani, dalam hal ini administrasi kependudukannya, mulai dari KTP-el, KK, sampai KIA, semua akan kami layani dengan jemput bola, apapun latar belakangnya,” kata Prof. Zudan usai penandatangan nota kesepahaman. 

 

Ada 23 layanan administrasi kependudukan yang saat ini dilakukan Ditjen Dukcapil. Semuanya dilayani dengan baik dan pro aktif terutama bagi mantan napi terorisme.

 

"Hingga mengidentifikasi sampai di RT/RW dimana para napiter berdomisili. Semua yang dilakukan Dukcapil untuk memudahkan napiter mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara", urai Ketua DPN Korpri ini.

 

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

 

“Kemarin kami tidak tahu orang-orang serta nama-nama (mantan napi terorisme) yang dimaksud oleh BNPT. Jadi (sekarang) tidak ada alasan lagi tidak diterbitkan (dokumen kependudukannya), hanya kendala teknis saja, semua sakan dilayani,” tambah Prof. Zudan.

 

Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan komitmennya untuk melalukan pembinaan bagi mantan napi terorisme.

 

“Tujuannya agar napiter memiliki rasa harmonisasi antara keluarga maupun masyarakat. Kita akan lakukan pembinaan dan arahan, serta full akses untuk mendapatkan layanan dukcapil,” jelas Tjahjo.

 

Pihaknya memang tidak mentolerir setiap ancaman keamanan negara. Namun, pembinaan bagi mantan napi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. 

 

"Pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan di antaranya Perpres 87/2017 sebagai penguatan karakter,” kata Tjahjo. Dukcapil***