Ditulis Pada 04 Mei 2018 18:07 WIB

Mutakhirkan Data Pemilih, KPU Mulai Akses Data Kependudukan

Jakarta – Untuk menjamin akurasi data pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai mengakses data kependudukan. Hasil pantauan di dashboars akses kementerian/lembaga, terjadi peningkatan akses data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh KPU. 

 

“Alhamdulillaah akhirnya KPU bersedia mengakses data kependudukan dari Ditjen Dukcapil. Semoga langkah ini akan menjadikan daftar pemilih Pilkada lebih akurat lagi”, jelas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh melalui keterangan tertulis, Jum'at (04/05/2018). 

 

Dengan itu, Prof. Zudan meyakini jumlah daftar pemilih yang dinilai KPU belum memiliki KTP-el akan berkurang sehingga bisa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

 

“Saya meyakini jumlah yang dianggap oleh KPU belum memiliki KTP-el pasti akan berkurang drastis setelah KPU mengecek sendiri secara digital dalam database Ditjen Dukcapil”, imbu Zudan.

 

Mencermati kebutuhan akses yang meningkat seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada, Ditjen Dukcapil memberi hak akses 200 ribu NIK per hari kepada KPU. Kuota tersebut akan ditambah jika KPU menginginkannya.

 

“Kuota akses 200 ribu per hari ini cukup untuk melakukan pemutakhiran data pemilih menuju DPT yang akurat”, tambah Zudan.

 

Berdasarkan pantauan Zudan pada Kamis pukul 14.02 WIB kemarin, KPU mengakses 277 NIK dalam database kependudukan nasional. 

 

Hal ini dinilainya sebagai langkah awal yang baik mengingat beberapa waktu yang lalu KPU dinilai Zudan belum sepenuhnya memanfaatkan hak akses tersebut sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

 

Untuk informasi, sejak tahun lalu, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil memang sudah memberi hak akses data kependudukan kepada KPU sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran pembangunan demokrasi, khususnya Pilkada dan Pemilu. 

 

Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

 

Pasal 58 ayat (4) menjelaskan, data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kemendagri. 

 

Data kependudukan tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dukcapil***